Kuala Tungkal.02/2022. Dinas perumahan kawasan dan pemukiman (PERKIM) kabupaten tanjung jabung barat (tanjab barat) diduga lakukan beberapa pengerjaan proyek piktif pada TA 2022 yang ada dalam laporan realisasi pengerjaan bidang jalan,irigasi dan jaringan.
Dugaan Pengerjaan proyek fiktif didinas PERKIM ini diketahui bermula dari data LHP BPK TA 2020 yaitu dalam laporan pengerjaan peningkatan jalan rabat beton yang sudah selesai namun belum diatribusikan ke aset induknya.
salah satu contohnya yaitu laporan pengerjaan peningkatan jalan rabat beton yang berlokasi di daerah kecamatan batang asam, dan pengerjaan peningkatan jalan menuju kantor PNPM Tungakal Ulu.
Dimana dalam laporan pengerjaan peningkatan jalan rabat beton dan pengerjaan peningkatan jalan menuju kantor PNPM tersebut dilaporkan pengerjaan nya sudah selesai,
namun dari hasil penulusuran pengerjaan kedua proyek tersebut tidak kami temui sesuai petunjuk lhp bpk dan hasil kompirmasi kami kepada lurah dusun kebun, Hariyanto dan berserta camat batang, Dian ismail P. Mengaku tidak mengetahui adanya pengerjaan rabat beton yang beralamat tidak jauh dari sekitar kantor camat tersebut.
“Sepengetahuan kami,, tidak ada pengerjaan rabat beton dari dinas PERKIM pada tahun 2020 sesuai alamat yang tertera dalam lhp bpk tersebut.Ujar kedua pejabat tersebut.
Terkait hal ini kami pun mengkompirmasi pihak dinas PERKIM kabupaten tanjab barat melalui kabid pengadaan nya bernama Junaidi dikantornya,
Kepada kami pak Junaidi mengatakan” pengerjaan tersebut bukan pengerjaan rabat beton dan alamat lokasinya juga ada perbedaan seperti apa yang ada didalam lhp bpk tersebut dengan laporan kegiatan dinas PERKIM, sama seperti pengerjaan yang ada didepan kantor PNPM, lokasinya juga bukan tepat didaerah situ melainkan di rt 02 nya, pak.Uajarnya.
Namun ketika ditanya kembali, tetapi pak walaupun proyek nya berada dilokasi yang bapak maksud, namun kami juga tidak menemukan adanya proyek tersebut ?
“Ada lah pak mungkin bapak belum menemukannya saja.Ujarnya singkat sambil menutup pembicaraan. Ucapnya.
Mengetahui adanya dugaaan pengerjaan proyek fiktif didinas perkim tersebut, ketua organisasi Jaringan Relawan Pejuang Masyarakat’ DPW Prov.Jambi, Pol berkat mengatakan,
” Terkait adanya temuan dari LHP BPK dalam pengelolaan anggaran dinas PERKIM dimana adanya beberapa laporan pengerjaan proyek yang diduga fiktif tersebut,
“Kami dalam waktu dekat ini akan membuat laporan ke KPK langsung agar segera ditindak.Ujarnya./PN.