Kanan Ketum PPWI Wilson Lalengke
Jakarta- Ketua Umum(Ketum) DPN(Dewan Pimpinan Nasional) PPWI(Persatuan Pewarta Warga Indonesia) Meminta Jaksa Agung RI Untuk Mengusut Tuntas Kasus Temuan BPK RI Di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah
Hal ini di Sampaikan Ketum PPWI Wilson Lalengke, S.Pd, M. Sc, MA Kepada Media ini, Jumat(31/12/2021) Temuan BPK RI Itu tidak hanya Terjadi di Kabupaten Morowali tapi juga di daerah lain hampir sama temuan-temuan BPK RI itu yang seakan-akan hanya sebagai Dokumentasi saja tanpa ada penyelesaian yang tuntas kita harapkan,”Ungkap Wilson Lulusan Pasca Sarjana Bidang Global Ethics dari Bringham University Inggris, England Ini.
Menurutnya, disebabkan salah satunya adalah tidak ada rekomendasi yang jelas dari BPK RI mau di apakan temuan, sebenarnya kita berharap rekomendasi nya kalau ada temuan harus ada Rekomendasi Supaya Kejaksaan Agung RI Mengusut Tuntas atau menindaklanjuti temuan BPK RI itu di Kabupaten Morowali,” Kata Wilson
Selama ini tidak ada kenapa? BPK RI itu bekerja untuk mendata dan menginvestigasi, kemudian menuangkan dalam Laporan, karena Laporan itu disampaikan kepada DPR. mau dilaporkan ke DPR dia tidak punya tanggungjawab,”Sebutnya.
Jadi salah satu kelemahan sistem yang dibangun dalam hal tindaklanjut temua BPK RI selama ini. Oleh Karena itu sebenarnya kita berharap karena BPK lebih mengharapkan kepada tindaklanjut setelah temuan itu dituangkan dalam sebuah laporan resmi, bisa melalui Kapolri, Kejaksaan Agung atau KPK. dan selama ini bahkan masyarakat dibiarkan keleluasaan mau dilaporkan atau tidak dan akhirnya kita yang mengusut,”Terangnya
“Apa yang dikerjakan BPK itu tidak sia-sia, setiap tahun dia melakukan Pemeriksaan-pemeriksaan semua level di sebuah tempat semua Unit dengan semua Item-item yang diperiksa namun tindaklanjutnya Nol koma Nol,”Tegas Tokoh Pers Nasional Yang Getol Membela Para Wartawan Di Seluruh Tanah Air itu.
Saya kira ini yang perlu kita suarakan agar DPRI memberikan perhatian pada persoalan temuan BPK RI itu, mau diapakan, rekomendasi nya seperti apa, kalau hanya dilaporkan ke Lembaga DPR. sementara DPR lembaga politik yang bisa mempolitisi persoalan temuan itu, kalau soal Mempolitisasi persoalan akhirnya tidak menang karena kalahnya itu ada pada kekuatan politik,” Terang Mantan Kepala Sub Bidang Program Pada Pusat Kajian Hukum Sekretariat Jendral DPD Riau ini.
Ketika yang ditemukan itu Justru Pejabat dari Partai A sebagai Partai Penguasa misalnya, kayaknya mengendap lagi gitu, Mungkin itu yang terjadi di Morowali karena orang-orang yang diperiksa BPK dan menjadi Temuan itu pada akhirnya Mentah,”Tutup Wilson Ketum PPWI Di Jakarta ini.
Erni
Leave a Reply