Gresik-selidikkasus.com Lembaga Pemantau Birokrasi (LPB) mendesak agar pemerintah desa ikut aktif dalam mendukung PPKM Darurat yang dilaksanakna dalam rangka meminimalisir penyebaran Covid-19.
Lembagas Swadaya Masyarakat ini meminta pemdes agar memaksimalkan dana desa untuk membuat posko maupun memberikan bantuan kepada masyarakat yang melakukan isolasi mandiri.
“Kami dorong kades agar segera membuka posko yang diambilkan dari peralihan DD ke PPKM sebesar 8% atau lebih yg sdh di tetap didlm perbup dan kemendagri yg dananya sudah di serap” kata Direktur LPB, Novantoro, Kamis (8/7/2022).
Novan menyatakan, pihaknya mendorong pemdes agar lebih peka terhadap situasi saat ini. Penyebarna virus corona ini sangat cepat. Bahkan, merata hampir di seluruh desa di Gresik.
“Tidak ada alasan bagi kepala desa untuk tidak membuat posko khususnya bagi yang sudah menyerap anggaran” terangnya.
Dari beberapa titik yang sudah dipantau, Novanto mengaku belum ada upaya maksimal desa dalam penanganan Covid-19. Oleh karena itu dia meminta agar kepala daerah segera mengefektifkan kepada para kades agar segera melaksanakannya.
“Itulah pentingnya pengalihan DD sebesar 8% untuk tanggap darurat terkait PPKM, bahkan rumah isolasi pun belum nampak ada, harapan saya para kades segera membuat karena kondisi semakin parah, hampir tiap hari kami mendengar dibeberapa desa ada saja orang yang meninggal akibat Covid-19,” tambah nya.
Terkait pendataan masyarakat yang isolasi mandiri, kades beserta perangkat juga harus proaktif melakukan pendataan sehingga bisa update. Apalagi, seluruh desa kabarnya telah memiliki Satgas.
“Sekarang banyak warga desa yg melakukan isolasi mandiri di rumah sedang untuk memenuhi kebutuhan sehari hari merasa kesulitan, seharusnya apa dan bagaimana pihak desa sudah paham. Bukan soal apa apa, ini kemanusiaan,” pungkasnya.
Lp-Fununul Ihsan