Rokan Hulu – Puluhan Wartawan di bawah naungan Gabungan Wartawan Terzholimi (GAWAT) akan menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Bupati Rokan Hulu pada hari Rabu (8/5/2024) Sekitar Pukul 09 :00 WIB titik Kumpul di Bundaran Komplek Praja Pemkab Rokan Hulu, hal tersebut ditegaskan, Koordinator Umum (Kordum) Alfian di dampingi Penanggung Jawab aksi Armen dan Sekretarisnya Irwansyah Hasibun serta Faisal Purba, dan sejumlah wartawan lainnya yang akan ikut orasi, dalam rapat persiapan aksi disebuah warung jalan Diponegoro Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu,Selasa (7/5/2024) Siang
“Kita juga sudah membuat Surat Tanda Pemberitahuan Permohonan (STPP), ke Bagian Sat Intelkam Polres Rohul,untuk melakukan penyampaian aspirasi Ke Kantor Bupati Rohul. “Sebab sepertinya, pihak Dinas Kominfo Rohul terkesan tidak terbuka alias tidak transfaran dan akuntable dalam pengelolaan anggaran selain itu Kominfo dinilai membeda bedakan wartawan “Ada yang di istimewakan dan ada yang dimarjinalkan tegasnya ada anak kandung dan ada anak tiri” Kata Rian Alfian yang juga Ketua Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Cabang Kabupaten Rokan Hulu
Menurutnya, ada sekitar 50 Anggota *GAWAT* yang akan bergerak untuk menyampaikan aspirasi menyangkut kebijakan pemkab Rohul kepada wartawan yang dinilai Tebang Pilih itu
“Sebab seakan tidak memiliki rasa keadilan, khususnya pengelolaan budgeting serta komitmen dan jaminan untuk mendukung penuh kinerja Insan Pers di Negeri Seribu Suluk,
Ditempat yang sama, Penaggung Jawab *GAWAT* Armen Nasution mengatakan tuntutannya antara lain mengingatkan agar Pemerintah melalui Dinas Kominfo Rohul tidak melakukan kriminalisasi terhadap adek adek wartawan yang bertugas di Rohul dan tidak memecah belah dengan membuat banyak group yang bisa menyebabkan kecemburuan sosial bagi wartawan lain diharapkan hal seperti itu tidak terjadi di Rohul, di bawah kepemimpinan Bupati H Sukiman dan Wakil Bupati Indra Gunawan, Katanya
Ditempat yang sama Sekretaris *GAWAT* Irwansyah Hasibuan meminta kepada Bupati Sukiman agar mengevaluasi Kinerja Kominfo Rohul terkait Pembayaran kontrak Kerja sama terhadap Media yang hanya dibayar satu bulan yakni bulan Maret saja sementara beredar rumor ada sebagian rekan wartawan yang mendapat insentif namun Irwansyah tidak menjelaskan dari mana sumber dana tersebut itulah yang perlu kita pertanyakan mengapa ada pilih kasih dalam kontrak kerja sama Media, Tegasnya.
Sementara itu Ketua DPC SPRI Rohul Faisal Purba menuturkan “Kita meminta kepada Kadis Kominfo Drs Sofwan untuk menjelaskan secara detil dan terperinci berapa sebenarnya anggaran Publikasi Media tahun anggaran 2024 dan siapa saja penerimanya kita minta agar pihak Kominfo transparan agar tidak ada dusta diantara kita” Ujar Faisal yang sudah malang melintang di sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Menurutnya Group *GAWAT* tersebut tidak mewakili forum resmi wartawan yang ada, akan tetapi hanya mewakili insan pers yang merasa dianak tirikan oleh Dinas Kominfo di kabupaten Rokan Hulu, oleh karena itu bagi rekan – rekan wartawan yang tidak bergabung dalam kegiatan nanti, dimohon untuk memberikan suport dan doa nya.
“Kami mohon doa restunya kepada rekan – rekan yang belum bergabung untuk melaksanakan aksi tersebut, semoga perjuangan kami dapat membuahkan hasil yang baik, dan diucapkan terima kasih atas doanya,
Untuk diketahui “Surat tuntutan yang ditandai tangani Kordum Alfian bersama Penanggung Jawab Armen Nasution dan Sekretaris Irwansyah Hasibuan yang ditujukan ke Bupati Cq Dinas Kominfo Rohul berisikan : Pertama memohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rohul agar kiranya anggaran untuk media baik media cetak dan online agar dijelaskan secara rinci berapa jumlahnya dan siapa saja yang menerimanya ” intinya kita minta Diskominfo harus transparan dan akuntable, Kedua, memohon pembayaran media cetak dan online di Dinas Kominfo dibayar full dari bulan 1 sampai bulan 12 tahun 2024.
Ketiga, memohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, agar kiranya anggaran media cetak dan online baik anggaran di Dinas Kominfo maupun anggaran media di DPRD Rohul tidak ada pemangkasan.
Selain itu kita minta agar Kominfo berdialog dengan Insan Pers yang bertugas di Rohul dan melakukan verifikasi ulang terhadap media yang tidak ada Kabironya di Rohul agar semuanya terang benderang dan kita minta Kominfo agar menyampaikan Jadwal Kegiatan Pemkab Rohul di WAG Wartawan sebab kami juga dituntut oleh Redaksi untuk mendapatkan berita dari Pemkab Rohul
Ini lah beberapa butir kesepakatan yg telah ditandatangani,Sementara Sekretaris Korlap Irwansyah Hasibuan mengatakan, bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk memperjuangkan kepentingan media, baik cetak maupun online yang merasa kecewa dengan kebijakan yang diambil oleh Dinas Kominfo Rohul, dimana kebijakan tersebut dianggap sangat merugikan kalangan wartawan. Mengingat para wartawan punya tanggung jawab ke redaksi untuk kontribusi bulan Januari hingga Desember 2024.
“Jadi bukan karena alasan atau berlatar kepentingan lain, namun benar – benar berlatar kepentingan kalangan wartawan, yang merasa terbebani dan terhutang ke redaksi pada bulan Januari
Respon para wartawan tersebut tersulut lantaran adanya dugaan bahwa Dinas Kominfo Rohul hanya membayar anggaran publikasi kemitraan kepada media cetak dan online hanya dibayar satu bulan, yakni bulan Maret saja. Sementara Januari Februari tidak dibayarkan, dengan alasan masih dalam proses kerjasama antara Pemkab Rohul melalui Dinas Kominfo dengan media terhitung bulan Januari hingga Desember 2024.
Menurutnya “Dalam aksi nanti wartawan juga akan menyuarakan aspirasi terkait minimnya anggaran untuk media dalam postur APBD kabupaten Rohul tahun 2024.Selama ini Insan Pers sangat berperan memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat. Tapi malah anggaran yang dikucurkan pemerintah sangat kecil bahkan sangat minim. Ini tidak mencerminkan Visi Misi Bupati Rohul Membangun Desa Menata Kota, Bagaimana kita mau sejahtera, kalau anggaran media tiap tahun dikebiri, ini sama saja ingin mematikan media,” Tegasnya
*TIM*