MUARA ENIM, SUMATERA SELATAN – Proyek rehabilitasi jaringan irigasi yang diperuntukkan bagi kebutuhan pengairan persawahan masyarakat di wilayah Cahaya Alam, Kabupaten Muara Enim, menuai sorotan. Pasalnya, sejumlah warga mempertanyakan kualitas material bangunan, khususnya penggunaan besi berukuran 8, 10, dan 12 milimeter serta dugaan minimnya pengawasan selama pekerjaan berlangsung.

Berdasarkan pantauan tim media di lokasi, proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp1.190.729.000, dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender.
Pada papan informasi proyek tercantum nomor kontrak 01/SP/B.OP/APBD/PSDA/2026, tertanggal 1 September 2026. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Mitra Utama Berdikari di bawah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.
Namun, di balik besarnya anggaran tersebut, sejumlah warga mempertanyakan kesesuaian material yang digunakan dengan spesifikasi teknis pekerjaan.
Salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan bahwa sebagian pekerjaan penggalian tanah sebelumnya dilakukan oleh masyarakat setempat.
“Tanah itu kami gali terlebih dahulu. Tanah hasil galian kami manfaatkan untuk menimbun bagian siring yang longsor. Setelah itu, para pekerja tinggal melanjutkan pekerjaan,” ungkapnya.
Selain persoalan penggalian, warga juga mempertanyakan penggunaan besi berukuran 8 dan 10 milimeter pada pekerjaan konstruksi tersebut. Menurut mereka, proyek dengan nilai anggaran lebih dari Rp1 miliar semestinya mendapat perhatian serius terkait kualitas dan kesesuaian material dengan perencanaan.
Warga juga menyoroti pekerjaan pasangan batu yang dinilai perlu diperiksa kualitas pengerjaannya. Mereka khawatir apabila material dan metode pelaksanaan tidak sesuai spesifikasi, kekuatan bangunan irigasi tidak akan bertahan lama.
Pengawasan Lapangan Dipertanyakan
Tidak hanya persoalan material, pengawasan proyek juga menjadi perhatian masyarakat. Menurut keterangan warga, pengawas lapangan disebut jarang terlihat berada di lokasi pekerjaan dan sejauh ini baru beberapa kali datang melakukan pemantauan.
Bahkan, warga menduga pengawasan lebih banyak dilakukan melalui kiriman foto dari pekerja dibandingkan pemeriksaan langsung di lapangan.
“Bagaimana pekerjaan bisa terjamin kualitasnya kalau pengawasan sangat minim? Kami berharap pengawas benar-benar turun ke lokasi, bukan hanya menerima laporan atau foto dari pekerja,” ujar warga tersebut.
Masyarakat berharap Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan tidak mengabaikan persoalan ini. Pengawasan secara rutin sangat diperlukan agar pekerjaan yang menggunakan uang negara benar-benar dilaksanakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar teknis, serta spesifikasi yang telah ditentukan.
Warga juga meminta agar pihak terkait melakukan pemeriksaan terhadap ukuran besi, kualitas pasangan batu, serta seluruh tahapan pekerjaan sebelum proyek dinyatakan selesai dan diserahterimakan.
Mereka khawatir apabila bangunan irigasi tidak dikerjakan sesuai ketentuan, masyarakat pemilik lahan persawahan justru akan menjadi pihak yang paling dirugikan apabila konstruksi mengalami kerusakan dalam waktu singkat.
“Jangan sampai anggaran pemerintah sudah dikeluarkan miliaran rupiah, tetapi hasil pekerjaan tidak bertahan lama. Pemerintah tentu tidak mungkin terus-menerus menganggarkan dana untuk memperbaiki bangunan yang sama akibat pekerjaan yang tidak maksimal,” harap warga.
Meminta Klarifikasi dan Evaluasi
Tim media berharap Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan melalui pejabat pembuat komitmen (PPK), konsultan pengawas, serta pihak pelaksana dapat memberikan penjelasan terkait dugaan tersebut.
Khususnya mengenai kesesuaian ukuran besi yang digunakan dengan spesifikasi teknis, kualitas pekerjaan pasangan batu, pembagian pekerjaan penggalian, serta mekanisme pengawasan di lapangan.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, diharapkan dilakukan evaluasi dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebab, pembangunan jaringan irigasi bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan fisik dan menghabiskan anggaran, melainkan memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, khususnya para petani yang bergantung pada kelancaran pengairan persawahan mereka.
Tim Media SelidikKasus.com
Leave a Reply