FMAK-RH Desak Kejati Riau Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran Sekretariat DPRD Rokan Hulu, Soroti Fasilitas Ganda hingga Dugaan SPPD Fiktif

 

 

PEKANBARU – Forum Mahasiswa Anti Korupsi Rokan Hulu (FMAK-RH) melakukan aksi demonstrasi di kejati riau pada hari rabu tanggal 18 november 2026 di kejati riau.(FMAK-RH)mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau untuk segera melakukan penyelidikan terhadap sejumlah dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024–2026.

 

Desakan tersebut disampaikan menyusul adanya sejumlah indikasi yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum, mulai dari dugaan penerimaan fasilitas ganda oleh pimpinan DPRD, dugaan penggelembungan (mark-up) anggaran makan dan minum rapat, hingga dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas (SPPD), termasuk kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Jakarta Tahun Anggaran 2026.

 

Koordinator Umum Forum Mahasiswa Anti Korupsi Rokan Hulu, Rian Wiranata, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin pengelolaan uang rakyat hanya menjadi formalitas administrasi tanpa pengawasan yang transparan dan akuntabel.

 

“Kami melihat adanya sejumlah persoalan yang patut didalami secara serius. Anggaran yang bersumber dari APBD merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai fasilitas negara justru menjadi ruang bagi praktik pemborosan maupun penyalahgunaan kewenangan,” tegas Rian Wiranata.

 

Menurut FMAK-RH, salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah dugaan penerimaan fasilitas ganda oleh pimpinan DPRD. Dugaan tersebut berkaitan dengan penggunaan kendaraan dinas yang biaya operasionalnya ditanggung APBD, tetapi di sisi lain masih terdapat dugaan penerimaan tunjangan transportasi secara penuh.

 

Selain itu, FMAK-RH juga menyoroti dugaan penggelembungan realisasi anggaran makan dan minum rapat Sekretariat DPRD yang diduga tidak sesuai dengan kebutuhan maupun aktualisasi kegiatan di lapangan.

 

Tidak hanya itu, dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas juga menjadi perhatian. FMAK-RH meminta agar seluruh dokumen perjalanan dinas diperiksa secara menyeluruh, termasuk tiket pesawat, boarding pass, bukti pembayaran hotel, daftar hadir kegiatan, serta laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas dan Bimtek.

 

“Kami meminta Kejati Riau tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif di atas meja. Harus ada audit investigatif dan penelusuran langsung terhadap dokumen pendukung serta realisasi kegiatan. Jika memang ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, kami mendesak agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” lanjutnya.

 

FMAK-RH secara khusus meminta Kejati Riau untuk:

 

1. Segera menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan atas dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

2. Melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap dokumen keuangan dan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024–2026.

3. Memeriksa dugaan penerimaan fasilitas ganda oleh pimpinan DPRD.

4. Mengusut dugaan penggelembungan anggaran makan dan minum rapat.

5. Menelusuri dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas dan kegiatan Bimtek di Jakarta Tahun Anggaran 2026.

6. Memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk pimpinan DPRD, Sekretaris DPRD, bendahara, serta pejabat pembuat komitmen (PPK).

7. Meningkatkan proses hukum apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup sesuai ketentuan perundang-undangan.

 

Lebih lanjut, Rian menyampaikan bahwa FMAK-RH berkomitmen untuk terus mengawal persoalan tersebut hingga memperoleh kejelasan dan kepastian hukum.

 

Pihaknya juga memberikan waktu 7 x 24 jam kerja agar instansi terkait menunjukkan langkah konkret dalam menindaklanjuti persoalan tersebut. Apabila tidak terdapat perkembangan yang jelas, FMAK-RH menyatakan siap melakukan aksi demonstrasi lanjutan serta melaporkan persoalan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

 

“Kami tidak sedang mencari sensasi ataupun membangun opini untuk menjatuhkan pihak tertentu. Kami hanya ingin memastikan bahwa uang rakyat dikelola secara benar. Siapa pun yang terbukti melakukan penyimpangan harus bertanggung jawab di hadapan hukum. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pejabat,” tutup Rian.

 

FMAK-RH menegaskan bahwa seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penegakan hukum yang objektif, transparan, serta profesional. Pengawasan terhadap penggunaan APBD merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.