Minta Pemeriksaan Bupati Kupang Disiarkan Live, Advokat Marsel Ahang Skakmat Semuel Haning: Jangan Tabrak KUHAP!

 

Ruteng, selidikkasus.com – Permintaan tim hukum Bupati Kupang agar pemeriksaan di Polda NTT disiarkan langsung (live streaming) menuai kritik tajam. Advokat Marsel Ahang menilai permintaan itu tidak punya pijakan dalam hukum acara pidana dan tidak semestinya datang dari seorang advokat senior.

 

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Bupati Kupang, Dr. Semuel Haning, S.H., M.H., mendatangi Polda NTT pada Selasa (17/11/2026) siang. Ia meminta pemeriksaan kliennya ditunda ke hari Sabtu. Lewat surat resmi, Haning juga meminta agar pemeriksaan saksi dan terlapor dilaksanakan secara live streaming, dengan alasan agar masyarakat dapat mengetahui dengan jelas duduk perkara persoalan tersebut.

 

Menanggapi hal itu, Marsel Ahang, advokat yang juga Ketua LPPDM, mengingatkan bahwa pengambilan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) punya aturan main sendiri. Kepada tim selidikkasus.com yang mewawancarainya di kantor LBH Nusa Komodo Manggarai, Selasa (17/11/2026), Marsel menyayangkan permintaan tersebut. “Advokat Semuel Haning lupa dengan aturan KUHAP soal pengambilan BAP, yang tidak boleh disiarkan langsung. Semestinya advokat senior seperti Sam Haning belajar lebih banyak soal pengambilan BAP, baik pelapor maupun terlapor. Secara regulasi, itu tidak boleh diizinkan untuk live streaming,” tegasnya.

 

Marsel menegaskan bahwa sikapnya tidak berpihak kepada siapa pun dalam perkara ini. “Saya tidak sedang membela siapa-siapa dalam persoalan ini. Tapi mari kita sebagai advokat belajar lebih banyak, jangan sampai menabrak aturan hukum,” ujarnya.

 

Menurut Marsel, keterbukaan yang diminta tim hukum Bupati Kupang tidak harus ditempuh dengan menyiarkan ruang pemeriksaan. Ia menjelaskan bahwa penyidikan adalah tahap pengumpulan keterangan dan alat bukti, sehingga berbeda dari persidangan yang menganut asas terbuka untuk umum. Siaran langsung pada tahap ini, kata dia, berpotensi merusak kerahasiaan penyidikan karena keterangan yang belum diuji bisa tersebar sebelum berkas lengkap. Siaran semacam itu juga membuka peluang bagi saksi yang belum diperiksa untuk menyesuaikan keterangannya setelah menonton. Kekhawatiran serupa pernah disampaikan pembentuk undang-undang ketika membahas larangan siaran langsung persidangan.

 

Marsel menambahkan bahwa pemeriksaan yang disiarkan langsung juga berisiko melanggar hak para pihak. Pelapor dan terlapor, katanya, sama-sama berhak atas pemeriksaan yang bebas dari tekanan, dan terlapor dilindungi asas praduga tak bersalah. Ia menekankan pula bahwa perkara ini berkaitan dengan dugaan kekerasan seksual. Karena itu, perlindungan identitas, privasi, dan rasa aman korban harus dijaga sebagaimana dijamin UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. “Menyiarkan pemeriksaan secara langsung bertolak belakang dengan semangat perlindungan itu,” katanya.

 

Ia juga mengingatkan bahwa KUHAP baru, yakni UU No. 20 Tahun 2025 yang berlaku sejak 2 Januari 2026, sudah menyediakan mekanisme pengawasan. Pemeriksaan penyidikan dilakukan dengan kamera pengawas untuk mencegah penyiksaan, intimidasi, dan tindakan tidak profesional, sementara advokat berhak mendampingi pemeriksaan sejak tahap penyidikan. “Pengawasan sudah ada lewat pendampingan advokat dan rekaman kamera pengawas. Kalau ada keberatan terhadap proses, tempuh jalur hukum, bukan meminta kamera siaran langsung. Jangan sampai publik menilai proses hukum bisa dikendalikan lewat panggung media,” tutur Marsel.

 

Terkait permintaan penundaan pemeriksaan ke hari Sabtu, Marsel mengingatkan agar semua pihak menghormati kewenangan penyidik. Polda NTT sebelumnya menyatakan tengah menyelidiki laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang berinisial YL, dan surat pemanggilan telah dikirim pada Selasa (17/11). “Siapa pun, pejabat maupun warga biasa, sama kedudukannya di depan hukum. Jadwal pemeriksaan ditentukan penyidik, bukan ditawar lewat tekanan opini publik,” ujarnya.

 

Di akhir wawancara, Marsel menegaskan bahwa sesuai asas praduga tak bersalah, Bupati Kupang tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ia meminta semua pihak menyerahkan proses kepada penyidik. “Biarkan penyidik bekerja profesional dan transparan lewat mekanisme resmi. Advokat itu penegak hukum, mari kita beri teladan taat hukum acara,” tutupnya.

 

 

Penulis/Editor: ntt