BANJARMANGU, SELIDIKKASUS.COM – Persoalan seleksi perangkat Desa Majatengah, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, kembali menjadi sorotan. Rapat dengar jawab antara pihak peserta seleksi, panitia, pemerintah desa, dan unsur kecamatan berlangsung dengan menghadirkan Camat Banjarmangu, Kasi PMD Kecamatan, serta Kepala Desa Majatengah.
Dalam forum tersebut, Margo tetap didampingi dua penasihat hukumnya, yakni Advokat Harmono, S.H., M.M., C.L.A., dan Advokat Syaeful Munir, S.H.
Kehadiran tim kuasa hukum tersebut menegaskan bahwa persoalan yang disampaikan Margo bukan sekadar ketidakpuasan terhadap hasil seleksi, melainkan menyangkut dugaan persoalan transparansi, akuntabilitas, serta rangkaian prosedur pelaksanaan seleksi yang menurut pihaknya masih menyisakan sejumlah pertanyaan.
Dalam forum dengar jawab itu, tim kuasa hukum secara tegas menolak narasi yang dibangun panitia apabila narasi tersebut dimaksudkan untuk menggiring peserta agar menerima dan mengakui seluruh tahapan serta regulasi seleksi telah berjalan benar tanpa terlebih dahulu menjawab keberatan yang disampaikan.
HARMONO: CAMAT DAN BUPATI ADALAH PELAYAN RAKYAT
Advokat Harmono menegaskan bahwa dalam negara hukum, pejabat pemerintahan tidak boleh menempatkan diri seolah-olah berada di atas kritik masyarakat.
Menurutnya, surat somasi dan pemberitahuan yang telah disampaikan kepada Bupati Banjarnegara dan Inspektorat merupakan bentuk penggunaan hak masyarakat untuk meminta pengawasan terhadap dugaan persoalan dalam proses seleksi.
Harmono juga menekankan bahwa Camat sebagai bagian dari struktur pemerintahan yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa harus membuka mata terhadap setiap indikasi persoalan yang disampaikan masyarakat.
“Jangan sampai kritik masyarakat justru dianggap sebagai gangguan terhadap pemerintahan. Camat maupun Bupati adalah pelayan rakyat. Rakyat mempunyai hak konstitusional untuk mengawasi, mengkritisi, dan menyampaikan dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”
Ia menambahkan, praduga adanya kecurangan tidak boleh langsung ditolak tanpa pemeriksaan yang objektif terhadap seluruh rangkaian prosedur yang telah dilalui bersama.
HAK MARGO TIDAK BERHENTI DI MEJA RAPAT
Harmono menegaskan bahwa kehadiran Margo dalam rapat dengar jawab tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk pengakuan bahwa seluruh proses seleksi telah sah dan tidak bermasalah.
Menurut tim kuasa hukum, Margo tetap mempunyai hak untuk menempuh langkah hukum apabila keberatan yang disampaikan tidak mendapatkan penyelesaian yang memadai.
Jalur hukum yang dimaksud meliputi langkah administratif, gugatan perdata apabila terdapat dasar kerugian dan perbuatan melawan hukum, pelaporan pidana apabila ditemukan unsur tindak pidana, serta upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila terdapat keputusan administrasi pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk disengketakan.
“Jangan salah menafsirkan kehadiran kami. Kami datang untuk meminta penjelasan, bukan untuk melegitimasi seluruh proses yang masih kami persoalkan. Hak hukum Margo tetap terbuka,” tegas Harmono.
UNDANGAN RAPAT DAN TRANSPARANSI DIPERTANYAKAN
Hal lain yang menjadi perhatian tim kuasa hukum adalah persoalan keterbukaan forum dengar jawab.
Menurut pihak kuasa hukum, undangan yang beredar pada awalnya dipahami sebagai undangan terbatas untuk peserta tertentu. Namun, dengan kehadiran pendamping hukum dan media yang turut mengikuti jalannya kegiatan, forum tersebut menjadi ruang yang lebih terbuka untuk diketahui publik.
Tim kuasa hukum juga mempertanyakan tidak dihadirkannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), padahal lembaga tersebut mempunyai fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Bagi tim kuasa hukum, keterbukaan bukan sekadar menghadirkan pihak-pihak tertentu dalam sebuah rapat, melainkan memberikan ruang bagi setiap keberatan untuk dijawab secara substantif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
DESAK BUPATI TUNDA REKOMENDASI DAN PELANTIKAN
Melalui pemberitaan ini, tim kuasa hukum meminta Bupati Banjarnegara untuk tidak terburu-buru menerbitkan rekomendasi maupun memproses pelantikan peserta yang dinyatakan lolos seleksi sebelum seluruh keberatan dan dugaan persoalan prosedural diperiksa secara objektif.
Permintaan penundaan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum, mencegah timbulnya sengketa yang lebih luas, serta memastikan bahwa hasil seleksi benar-benar lahir dari proses yang transparan dan akuntabel.
Margo berharap pemerintah daerah tidak hanya mendengar penjelasan panitia, tetapi juga memberikan ruang yang setara bagi peserta yang menyampaikan keberatan.
Sebab, persoalan seleksi perangkat desa bukan semata-mata tentang siapa yang memperoleh nilai tertinggi atau siapa yang dinyatakan lolos, melainkan tentang bagaimana proses itu dijalankan dan apakah seluruh peserta memperoleh perlakuan yang adil.
PESAN TIM KUASA HUKUM: JANGAN MINTA RAKYAT DIAM, KETIKA TRANSPARANSI MASIH DIPERTANYAKAN.
Tim kuasa hukum menyatakan akan terus mengawal persoalan ini melalui mekanisme pengawasan pemerintahan dan jalur hukum yang tersedia.
Sementara itu Keterangan dan penjelasan resmi dari Ketua panitia seleksi Amal Haryanto dalam forom itu menganggap sudah sesuai mekanisme termasuk pembuatan soal dan penilaian test. ” Dalam pembuatan soal kam sudah sesuai sudah antisipasi kebocoran dan kita anggap netral tidak berpihak, termasuk materi soal kita gembok alat komunikasi sterill sebelum pelaksanaan tes, di Ujian CAT BKD, Ujian pemulasaran jenasah dari KUA dan alat peraganya sudah sesuai, ” Tegas Amal . Cam Banjarmangu Kaban Eko Sumbartanto, SE Menyatakan proses dan prosedur yang dilalui termasuk Surat dari pengacara akan kami tanggapi setelah rapat dengar jawab ini, dia menganggap prosesnya panitia maupun pemerintah desa sudah dijawab dan dianggap prosedur administratif telah ditempuh mengenai seluruh keberatan tersebut Camat berkoordinasi dengan Kabag Hukum, terkait persoalan seleksi ini merupakan urusan panitia dan Kades, dan rapat ini sudah merupakan bentuk jawabanya, ” Pungkasnya.
.