BANJARNEGARA — Persoalan dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam seleksi Perangkat Desa Majatengah, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, memasuki babak lanjutan. Setelah menyampaikan sanggahan dan pengaduan kepada Pemerintah Kecamatan Banjarmangu, Bupati Banjarnegara, serta Inspektorat Kabupaten Banjarnegara, kuasa hukum Sumargo Triprasetyo menyatakan tengah menyiapkan langkah hukum melalui jalur keterbukaan informasi publik, pengawasan maladministrasi, hingga kemungkinan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sumargo Triprasetyo merupakan peserta seleksi formasi Kepala Seksi Pelayanan Desa Majatengah yang dilaksanakan pada 3 November 2026.
Melalui Kantor Hukum Harmony House Of Law, kuasa hukum menilai perlu ada kepastian mengenai tindak lanjut pengaduan yang telah disampaikan. Hingga rilis ini disusun, pihaknya menyatakan belum memperoleh jawaban substantif yang menjelaskan hasil pemeriksaan maupun status penanganan keberatan tersebut.
Kuasa hukum, Harmono, S.H., M.M., C.L.A., bersama Syaeful Munir, S.H.I., menegaskan bahwa langkah yang ditempuh bukan semata-mata mempersoalkan hasil seleksi, melainkan menguji apakah seluruh proses telah berjalan sesuai ketentuan, transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai pengaduan masyarakat hanya berhenti sebagai surat yang diterima, dicatat, kemudian tidak jelas tindak lanjutnya. Birokrasi harus memberikan kepastian, bukan justru menciptakan ketidakpastian bagi warga yang menggunakan haknya untuk menyampaikan keberatan,” tegas kuasa hukum.
Tiga jalur hukum disiapkan
Pertama, melalui Komisi Informasi Publik. Kuasa hukum akan menempuh mekanisme permohonan informasi kepada PPID badan publik yang menguasai dokumen seleksi. Informasi yang diminta antara lain berita acara, tata tertib, jadwal resmi, rekapitulasi nilai, pedoman pembobotan, dokumen hasil ujian, serta dokumen rekomendasi pengangkatan apabila telah diterbitkan.
Apabila permohonan informasi tidak dipenuhi sesuai ketentuan, pihaknya akan menempuh keberatan kepada atasan PPID dan selanjutnya mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi sesuai prosedur.
Kedua, melalui Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah. Langkah ini disiapkan untuk meminta pemeriksaan terhadap kemungkinan maladministrasi, khususnya apabila pengaduan masyarakat tidak ditangani secara patut, tidak diberikan kepastian, atau terdapat dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan.
Ketiga, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kuasa hukum akan mengkaji upaya administratif dan kemungkinan gugatan apabila telah terdapat keputusan atau tindakan pemerintahan yang memenuhi unsur objek sengketa serta persyaratan hukum yang berlaku.
Proses seleksi juga perlu diuji
Dalam keberatannya, Sumargo mempersoalkan sejumlah aspek pelaksanaan ujian, antara lain keterlambatan ujian praktik komputer dari jadwal yang ditetapkan, keterlambatan ujian praktik pemulasaraan jenazah, serta ketersediaan sarana dan alat peraga praktik yang menurut keterangannya belum memadai.
Selain itu, kedua peserta disebut memperoleh nilai CAT yang sama, yakni 99 dari 100. Kesamaan nilai tersebut bukan dengan sendirinya bukti adanya pelanggaran, tetapi mekanisme penilaian akhir, pembobotan, dan penentuan calon terpilih perlu dapat dijelaskan secara terbuka.
Kuasa hukum menegaskan bahwa keberatan diarahkan pada aspek penyelenggaraan dan tanggung jawab administratif panitia, bukan tuduhan terhadap tim penguji KUA Kecamatan Banjarmangu.
Bukan menghambat seleksi, tetapi menuntut akuntabilitas
Harmono menyampaikan bahwa pengisian perangkat desa merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan desa. Karena itu, prosesnya harus dapat diuji dan tidak boleh hanya mengandalkan pengumuman hasil tanpa keterbukaan dokumen serta pertanggungjawaban prosedur.
“Jabatan publik harus lahir dari proses yang benar. Transparansi bukan ancaman bagi birokrasi. Justru transparansi melindungi panitia, pemerintah desa, peserta, dan masyarakat dari kecurigaan serta sengketa di kemudian hari,” ujarnya.
Pihaknya juga mengingatkan bahwa penggunaan jalur hukum bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintahan, melainkan mekanisme konstitusional untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai hukum.
Kantor Hukum Harmony House Of Law menyatakan akan terus mengawal persoalan ini sampai terdapat kepastian tindak lanjut dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan dari instansi berwenang.
“Birokrasi tidak cukup hanya menuntut masyarakat taat aturan. Birokrasi juga wajib terbuka, responsif, dan tunduk pada hukum. Jika prosesnya benar, buka dokumennya. Jika ada kekeliruan, perbaiki. Itulah makna pemerintahan yang akuntabel