Kupang, selidikkasus.com – Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Manggarai (LPPDM) resmi mengadukan dugaan penyimpangan dalam penyaluran dan perpanjangan kredit produktif di PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD NTT) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi NTT. Pengaduan masyarakat (Dumas) bernomor 15/LPPDM/XI/2026 tertanggal 9 November 2026 itu ditujukan kepada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus dan ditandatangani Ketua LPPDM, Marsel Nagus Ahang, SH.
Pengaduan tersebut bertumpu pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor 241/T/LHP/DJPKN-VI.KUP/PBD.01/12/2025 tanggal 17 Desember 2025. LHP itu menelaah efektivitas operasional bank dalam menjalankan fungsi intermediasi pada tahun 2023 hingga semester I 2025. LPPDM menegaskan bahwa BPD NTT adalah bank milik pemerintah daerah. Per 31 Desember 2024, sahamnya dimiliki Pemprov NTT 24,83 persen, Pemkot Kupang 5,91 persen, dan pemerintah kabupaten se-NTT 69,20 persen. Karena itu, menurut LPPDM, masyarakat NTT berkepentingan atas pengelolaannya.
Salah satu temuan yang paling disorot adalah perpanjangan kredit modal kerja kepada debitur yang menurut analisa bank sendiri tidak layak. Pada debitur berinisial TAJ (CV TAJ) di Kantor Cabang Utama Kupang, kredit Rp5 miliar diperpanjang pada 29 September 2023. Padahal, fasilitas yang berjalan sejak 2013 itu tidak pernah lunas, proyek yang dibiayai sudah tidak ada, dan hasil pengecekan SLIK menunjukkan debitur memiliki kredit macet di bank lain. Per 30 Juni 2025, baki debet kredit ini masih Rp4,91 miliar dengan kolektibilitas 5 atau macet. Kasus serupa terjadi pada debitur PMR di Waingapu. Kredit Rp1,3 miliar diperpanjang pada Juni 2023, padahal rasio lancar hanya 0,02 kali dari ketentuan minimal 1,2 kali dan ekuitasnya negatif. Baki debetnya kini Rp1,2 miliar lebih dan berstatus macet. Pada debitur NTP, kredit Rp2,5 miliar diperpanjang dengan agunan sertifikat HGB di lokasi perumahan yang ternyata berada di kawasan hutan tetap.
Selain itu, LHP mencatat sederet kelemahan dalam perjanjian dan penjaminan kredit. Tujuh debitur dengan total plafon Rp17,16 miliar tidak memiliki perjanjian kredit notariil karena keberatan atas biaya notaris. Ada agunan yang tidak diasuransikan, ada yang belum diikat hak tanggungan sejak 2018, dan ada empat fasilitas yang tidak dijaminkan ke lembaga penjamin padahal diwajibkan. Sementara itu, tujuh fasilitas senilai Rp21,1 miliar ditolak penjaminannya oleh PT Jamkrida, namun kredit tetap diberikan atau diperpanjang. Sepanjang 2023 hingga Juni 2025, klaim atas 40 fasilitas kredit senilai Rp5,32 miliar juga ditolak pihak penjamin. Menurut LHP, seluruh penyimpangan ini tidak disertai persetujuan penyimpangan kebijakan kredit (exception) dari Direksi sebagaimana diwajibkan Manual Perkreditan.
LPPDM juga menyoroti kualitas portofolio. Per 30 Juni 2025, kredit produktif BPD NTT mencapai Rp1,77 triliun pada 9.622 fasilitas, dengan 1.982 fasilitas senilai Rp331,68 miliar berstatus macet. Berdasarkan hitungan pelapor, kredit bermasalah (kurang lancar, diragukan, dan macet) mencapai sekitar Rp366,62 miliar atau 20,70 persen dari kredit produktif. LPPDM menegaskan angka ini berbeda dari NPL gross seluruh kredit bank sebesar 3,48 persen dan meminta agar diverifikasi pihak berwenang. LHP juga mencatat penurunan NPL didukung hapus buku sebesar Rp37,04 miliar pada Desember 2023 dan Rp36,61 miliar pada Juni 2025. LPPDM meminta ditelusuri apakah kredit yang dihapusbukukan itu termasuk debitur yang pemberian atau perpanjangan kreditnya melanggar ketentuan.
Di sisi lain, LPPDM menyorot konsentrasi deposito dengan suku bunga khusus yang mencapai 72,42 persen pada 2023, 79,37 persen pada 2024, dan 75,78 persen pada semester I 2025. LDR bank juga tercatat 106,50 persen pada Desember 2024 dan melampaui risk appetite. Namun, target LDR 2025 ditetapkan 101,35 persen dan batas risk appetite justru dilonggarkan hingga 108,90 persen. LPPDM meminta Kejaksaan mendalami identitas deposan inti, dasar pemberian bunga khusus, hingga ada tidaknya hubungan afiliasi atau benturan kepentingan. Dari sisi pengenalan nasabah, LHP menemukan 576 CIF dengan nama ibu kandung identik dan 180 CIF ganda di enam kantor cabang.
Meski demikian, LPPDM menekankan bahwa pengaduan ini tidak menuduh siapa pun melakukan tindak pidana. Pelapor mengakui LHP merupakan pemeriksaan kinerja berbasis uji petik, tidak menetapkan jumlah kerugian negara/daerah, dan tidak menyatakan adanya unsur pidana. Identitas debitur dalam LHP pun hanya berupa inisial. Pelapor juga mencatat bahwa Direktur Utama BPD NTT menyatakan sependapat dengan seluruh temuan BPK dan akan menindaklanjuti rekomendasi. Pelapor tidak menyimpulkan apa pun soal potongan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) senilai Rp23,09 juta yang dipotong dari kredit tetapi fasilitasnya tidak dijaminkan. Pelapor hanya meminta kepastian lewat rekening koran dan bukti setoran apakah dana itu benar disetorkan ke lembaga penjamin.
Dalam analisisnya, LPPDM menilai temuan tersebut membentuk pola berulang. Lampiran LHP mencatat 13 debitur bermasalah di lima kantor cabang dengan total plafon Rp26,59 miliar, dan sembilan di antaranya (69,2 persen) berstatus macet. LPPDM juga menilai informasi negatif debitur sudah diketahui bank saat kredit diputus sehingga perlu diperiksa siapa pejabat pemutusnya dan bagaimana pertimbangannya. Menurut LPPDM, kondisi ini mengindikasikan kegagalan tiga lini pertahanan, yakni unit bisnis, manajemen risiko, dan audit internal.
Atas dasar itu, LPPDM meminta Kajati NTT menelaah pengaduan ini, mengumpulkan data dan keterangan, serta meminta dokumen pendukung dari BPK dan BPD NTT. Dokumen tersebut antara lain laporan analisa kredit, perjanjian kredit, berkas klaim penjaminan, risalah ALCO, dan identitas lengkap debitur serta deposan. LPPDM juga meminta Kejaksaan memeriksa jajaran direksi, kepala divisi terkait, pemimpin cabang, hingga pejabat pemutus kredit. Selain itu, LPPDM meminta Kejaksaan berkoordinasi dengan BPK, BPKP, OJK, PPATK, dan PT Jamkrida untuk menghitung ada tidaknya kerugian keuangan. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, pelapor meminta perkara ditindaklanjuti sesuai hukum acara. Penilaian atas kualifikasi perbuatan, status kekayaan BPD NTT, dan penghitungan kerugian sepenuhnya diserahkan kepada aparat berwenang.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum memperoleh konfirmasi dari pihak BPD NTT maupun Kejaksaan Tinggi NTT. Redaksi membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
Penulis/Editor: Selidikkasus.com