MUARA ENIM, SUMATERA SELATAN – Lebih dari 2.000 orang yang terdiri dari masyarakat dan gabungan lintas organisasi masyarakat (Ormas) menggelar aksi demonstrasi damai di Lapangan Merdeka, Kabupaten Muara Enim, Senin (9/11/2026).
Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Penanggung Jawab Aksi, Juniardi alias Keyjon, yang menyampaikan orasi dari atas mobil komando di hadapan ribuan massa.
Aksi ini melibatkan enam organisasi masyarakat, yakni GRIB JAYA, BPAN LAI, GENCAR, GNCP, FOMMEB, dan GARDA PRABOWO. Selain itu, sejumlah koperasi masyarakat Kabupaten Muara Enim turut bergabung menyuarakan tuntutan agar perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) memberikan kesempatan kemitraan kepada koperasi lokal.
Massa menilai masyarakat lokal selama ini belum mendapatkan kesempatan yang optimal untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi pertambangan, meskipun Kabupaten Muara Enim dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam berupa batu bara.
KAWAL SURAT FORKOPIMDA TANGGAL 6 NOVEMBER 2026
Dalam orasinya, Juniardi alias Keyjon menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk pengawalan terhadap Surat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Muara Enim Nomor: 200.1.3/1549/BKBP-2/V/2026, tertanggal 6 November 2026, perihal Permohonan Pelibatan Koperasi dalam Kemitraan Pertambangan.
Surat tersebut ditandatangani oleh lima unsur pimpinan daerah, yaitu:
Plt. Bupati Muara Enim, H. Sumarni, M.Si.
Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Deddy Arianto S., S.Pd.
Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim, Gunawan Wisnu Murdiyanto, S.H., M.H.
Kapolres Muara Enim, AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., M.H.
Dandim 0404 Muara Enim, Letkol Kav. Sahid Winagiri, S.Hub.Int., M.M.
“Kami ribuan orang dari masyarakat dan lintas Ormas datang ke Lapangan Merdeka hari ini bukan untuk membuat kerusuhan. Kami datang untuk mengawal surat Forkopimda yang sudah ditandatangani Bupati, DPRD, Kajari, Kapolres, dan Dandim pada 6 November kemarin. Suratnya sudah ada, tinggal perusahaan mau melaksanakan atau tidak,” tegas Juniardi dari atas mobil komando.
EMPAT DASAR HUKUM YANG MENJADI TUNTUTAN
Dalam aksi tersebut, massa juga menyampaikan sejumlah landasan hukum yang menurut mereka menjadi dasar pelibatan koperasi dalam kegiatan pertambangan.
Adapun empat dasar hukum yang mereka kutip, yakni:
Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah, termasuk melalui UU Nomor 2 Tahun 2025, yang menjadi salah satu landasan pengaturan prioritas pemberian wilayah izin usaha pertambangan kepada koperasi.
PP Nomor 96 Tahun 2021, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 39 Tahun 2025, yang mengatur pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, termasuk ketentuan terkait koperasi dan badan usaha.
Permenkop Nomor 12 Tahun 2025, khususnya Pasal 31, yang menurut massa menjadi dasar bagi koperasi untuk menjalin kemitraan secara tertulis dan sah dengan pemegang izin usaha pertambangan.
“Aturannya sudah jelas. Pasal 31 Permenkop Nomor 12 Tahun 2025 itu menyebutkan koperasi dapat bermitra dengan perusahaan. Kenapa sampai sekarang perusahaan di Muara Enim masih belum memberikan tanggapan? Kami ingin ada jawaban tertulis,” ujar Keyjon.
EMPAT BENTUK KEMITRAAN YANG DIMINTA KOPERASI
Mengacu pada isi tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut, massa meminta agar perusahaan pemegang IUP membuka peluang kerja sama dengan koperasi masyarakat lokal dalam empat bidang, yaitu:
Kegiatan penambangan dan/atau pengangkutan hasil tambang.
Jasa penunjang kegiatan pertambangan.
Pekerjaan lain yang dapat diserahkan kepada mitra kerja sama.
Pembinaan dan pendampingan peningkatan kapasitas koperasi.
Salah seorang perwakilan koperasi menyampaikan bahwa pihaknya siap menjalankan kerja sama secara profesional dengan tetap mematuhi ketentuan hukum, standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta menjaga kelestarian lingkungan.
“Koperasi kami siap bekerja secara profesional, taat hukum, menjaga keselamatan kerja, serta menjaga kelestarian lingkungan. Kami siap beroperasi di bawah pengawasan dan tanggung jawab perusahaan selaku pemegang IUP, dengan mematuhi seluruh standar operasional yang berlaku. Kami tidak minta gratis, kami hanya meminta kesempatan untuk dilibatkan,” ungkapnya.
PERWAKILAN MASSA DITERIMA AUDIENSI PEMERINTAH
Setelah menyampaikan orasi di Lapangan Merdeka, perwakilan massa yang dipimpin Juniardi alias Keyjon diterima untuk mengikuti audiensi di gedung pertemuan.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan masyarakat, enam Ormas, serta koperasi menyampaikan secara langsung aspirasi dan tuntutan terkait pelibatan koperasi lokal dalam kemitraan pertambangan kepada pihak pemerintah dan pihak terkait.
Pertemuan berlangsung dalam suasana dialog. Sementara itu, massa aksi lainnya tetap bertahan di sekitar Lapangan Merdeka dengan tertib sambil menunggu hasil audiensi.
Juniardi berharap perusahaan-perusahaan pemegang IUP di Kabupaten Muara Enim dapat merespons tuntutan tersebut secara positif dan memberikan ruang kemitraan bagi koperasi masyarakat lokal.
“Kami berharap perusahaan berkenan memberikan kesempatan ini. Hal ini akan memperkuat hubungan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, sekaligus mendukung kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat di Kabupaten Muara Enim,” tutup Juniardi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari perusahaan-perusahaan pemegang IUP yang menjadi sasaran tuntutan massa terkait permintaan kemitraan dengan koperasi lokal.
Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak guna menjunjung tinggi prinsip keberimbangan pemberitaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
LP:jurnalis selidikkasus.com
Leave a Reply