Bantuan Beras di Kecamatan SDU Tak Kunjung Dibagikan, Camat Sebut Beras yang Belum Direalisasikan Ditarik Bulog

MUARA ENIM selidikkasus.com— Sejumlah warga di Kecamatan Semende Darat Ulu (SDU), Kabupaten Muara Enim, mengeluhkan bantuan beras dari Bulog yang hingga kini belum dibagikan kepada penerima, meskipun informasi yang diterima masyarakat menyebutkan bahwa beras tersebut sudah sampai di desa.

Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Terlebih, beredar informasi bahwa bantuan beras yang belum sempat direalisasikan kepada penerima akan ditarik kembali oleh Bulog.
Untuk memastikan informasi tersebut, Tim Media Selidikkasus.com melakukan konfirmasi kepada Camat SDU, Mayu Fitrah, melalui pesan WhatsApp pada Sabtu (3/10/2026).

Dalam jawabannya, Camat SDU membenarkan adanya penarikan kembali bantuan beras yang belum direalisasikan. Menurutnya, hal tersebut merupakan kebijakan dari Bulog karena sistem pelaporan realisasi telah ditutup.

“Betul itu, penjelasan dari Bulog sistem pelaporan realisasinya sudah ditutup tanggal 1 Oktober tepat jam 00. Yang belum direalisasikan ditarik kembali oleh Bulog,” jelas Mayu Fitrah melalui WhatsApp.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan hanya berlaku di Kecamatan SDU, melainkan berdasarkan informasi yang diterimanya berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Muara Enim.

Menanggapi hal tersebut, media kembali mempertanyakan apakah keterlambatan pembagian bantuan disebabkan oleh kurangnya respons pemerintah desa atau adanya keterlambatan dalam proses pendistribusian kepada masyarakat penerima.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut dari pihak desa terkait penyebab bantuan beras tersebut belum direalisasikan kepada masyarakat.
Warga Pertanyakan Kinerja Pembagian Bantuan

Tim media juga telah melakukan konfirmasi kepada pihak kepala desa Herli Radar dengan pertanyaan yang sama terkait informasi bantuan beras Bulog tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan.
Sejumlah warga berharap pemerintah desa dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai persoalan tersebut, terutama apabila bantuan memang sudah tiba di desa tetapi belum disalurkan kepada masyarakat penerima.

Masyarakat juga berharap persoalan bantuan sosial tidak dibiarkan tanpa kejelasan. Jangan sampai keterlambatan distribusi menimbulkan berbagai asumsi di tengah masyarakat, termasuk anggapan bahwa setelah adanya pemangkasan anggaran, perhatian terhadap masyarakat penerima bantuan menjadi berkurang.
Karena itu, masyarakat meminta pemerintah desa lebih responsif dan transparan dalam menjelaskan setiap persoalan terkait bantuan, termasuk alasan apabila terdapat bantuan yang belum dapat dibagikan sesuai jadwal.

Media masih membuka ruang klarifikasi bagi pemerintah desa, pihak Bulog, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme penarikan kembali bantuan beras yang belum terealisasi serta penyebab keterlambatan pembagiannya.

LP:jurnalis selidikkasus. com