Lelang APBD 2026 Muara Enim Disorot, Praktisi Hukum Desak Pemda Segera Evaluasi Kinerja Jajaran

MUARA ENIM, selidikkasus.com – Lambannya proses lelang sejumlah pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2026 kembali menjadi sorotan.

Memasuki kuartal ketiga tahun anggaran, sejumlah program pembangunan dan pelayanan publik disebut belum menunjukkan progres yang signifikan. Kondisi tersebut mendorong praktisi hukum dan pengamat kebijakan publik mendesak Pemerintah Kabupaten Muara Enim melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran terkait.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Son Of Justice sekaligus pengamat kebijakan publik, Arwin Tino, S.H., M.H., menilai keterlambatan proses tender berpotensi berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat.

“Kami melihat ada dugaan pembiaran. Proses lelang yang molor berbulan-bulan membuat pembangunan sarana publik menjadi terhambat. Kalau terus begini, masyarakat yang dirugikan karena tidak bisa menikmati fasilitas yang sudah dianggarkan,” ujar Arwin Tino saat ditemui di Kantor LBH Son Of Justice, Jalan A. Yani, Pasar II Muara Enim, Rabu (16/9/2026).

Menurut Arwin, pemerintah daerah semestinya memastikan seluruh tahapan pengadaan direncanakan dan dilaksanakan tepat waktu. Keterlambatan yang terjadi hingga mendekati akhir tahun anggaran, menurut dia, juga perlu menjadi perhatian serius agar tidak berujung pada pekerjaan yang dilaksanakan secara terburu-buru.

Ia juga mengingatkan potensi persoalan apabila pekerjaan dikejar pada penghujung tahun.

“Jangan sampai karena mengejar penyerapan anggaran, kemudian pekerjaan dilakukan terburu-buru. Ini justru dapat berdampak terhadap kualitas pekerjaan dan membuka ruang terjadinya persoalan dalam pelaksanaan maupun pengawasan,” tegasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah pekerjaan yang menjadi perhatian di antaranya pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, penanganan longsor, pembangunan fasilitas kesehatan, serta pembangunan gedung sekolah.

Arwin meminta Pemkab Muara Enim memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab keterlambatan, termasuk progres masing-masing tahapan pengadaan yang masih berjalan.

Pihak pemerintah daerah sebelumnya disebut menjelaskan bahwa sejumlah proses masih berkaitan dengan verifikasi administrasi serta penyesuaian terhadap regulasi dan kebijakan efisiensi anggaran.

Namun, Arwin menilai alasan tersebut perlu disertai dengan penjelasan yang terukur kepada publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui posisi dan perkembangan setiap program yang telah dianggarkan melalui APBD 2026.

“Kalau memang ada kendala administrasi atau regulasi, sampaikan secara terbuka. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana progres pekerjaan yang menggunakan uang rakyat,” katanya.

Ia juga mendesak DPRD Kabupaten Muara Enim menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta penjelasan kepada Pemkab, termasuk memanggil pihak-pihak terkait untuk mengetahui penyebab keterlambatan serta langkah percepatan yang akan dilakukan.

Menurutnya, evaluasi tidak semata-mata bertujuan mencari kesalahan, tetapi memastikan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat dan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan.

Arwin menambahkan, apabila dalam waktu satu bulan tidak terlihat perkembangan yang berarti, pihaknya bersama sejumlah elemen masyarakat akan mempertimbangkan langkah lanjutan, termasuk menyampaikan laporan kepada lembaga pengawasan yang berwenang apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

“Kami akan melihat perkembangannya. Jika tidak ada perubahan dan ditemukan indikasi pelanggaran, tentu kami akan menempuh langkah sesuai aturan, termasuk menyampaikan laporan kepada lembaga yang berwenang,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Muara Enim belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan evaluasi dan rencana aksi yang disampaikan tersebut.