MUARA ENIM — Selidikkasus.com
Lambannya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2026 menjadi perhatian sejumlah kalangan. Kondisi tersebut dinilai perlu segera mendapat penjelasan terbuka dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim maupun DPRD.
Situasi pemerintahan Muara Enim belakangan ini memang tengah menjadi sorotan setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang berkaitan dengan Bupati Muara Enim serta perkembangan penanganan perkara yang turut menyentuh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Namun, kondisi tersebut diharapkan tidak sampai menghambat jalannya roda pemerintahan, terutama pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program yang telah dianggarkan dalam APBD 2026.
Aktivis dan pengamat yang biasa disapa Bang Ludy mempertanyakan apa yang menjadi penyebab lambatnya penyerapan APBD Kabupaten Muara Enim.
Menurutnya, apabila pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah tercantum dalam APBD induk 2026 justru menunggu dan kemudian diserentakkan dengan APBD Perubahan (APBD-P), hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan kegiatan, baik bagi pemerintah maupun pihak ketiga sebagai pelaksana pekerjaan.
«“Pemda tidak boleh lambat dalam menjalankan roda pemerintahan, mulai dari pelayanan masyarakat sampai pelaksanaan seluruh anggaran yang sudah ditetapkan. Kalau kegiatan APBD induk semuanya menunggu APBD-P, ini justru bisa menjadi bumerang bagi pelaksana kegiatan, baik dari pemerintahan maupun pihak ketiga,” ujar Bang Ludy.»
Ia juga mendorong DPRD Kabupaten Muara Enim menjalankan fungsi pengawasan dengan segera memanggil atau meminta penjelasan dari Plt. Bupati Muara Enim terkait kondisi pelaksanaan APBD 2026.
Selain itu, DPRD dinilai perlu memberikan dorongan kepada seluruh OPD agar program dan kegiatan yang memang telah memiliki dasar anggaran serta memenuhi ketentuan dapat segera dilaksanakan sesuai aturan.
“DPRD jangan hanya melihat persoalan dari sisi politik. Saat ini masyarakat membutuhkan kepastian bahwa pemerintahan tetap berjalan. Kalau ada kendala dalam penyerapan anggaran, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat apa penyebabnya dan bagaimana langkah penyelesaiannya,” tegasnya.
Bang Ludy menilai keterbukaan Pemkab dan DPRD sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat di tengah situasi pemerintahan yang sedang menghadapi tekanan akibat proses hukum yang berkembang.
Menurutnya, persoalan hukum harus tetap berjalan sesuai ketentuan, sementara roda pemerintahan dan pelayanan publik juga tidak boleh berhenti.
“Yang kita butuhkan saat ini adalah saling menguatkan antarpihak. Pemerintah, DPRD, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan harus bersama-sama menjaga Muara Enim. Insyaallah badai akan berlalu dan Muara Enim mampu keluar dari keterpurukan apabila semua pihak kompak dan bersatu,” pungkas Bang Ludy.
Hingga berita ini diterbitkan, perhatian publik masih tertuju pada langkah Pemkab Muara Enim dalam memastikan pelaksanaan APBD 2026 tetap berjalan efektif, transparan, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
LP:jurnalis selidikkasus.com
I lke thhe helpful information youu peovide iin yourr articles.
I will boookmark youir blig aand chyeck aagain heree frequently.
I’m uite sre I’ll lezrn poenty oof nnew stufrf ight here!
Besst oof uck ffor thhe next! xnxx