Diduga Ada Iuran Rp50 Ribu per Bulan di TK Negeri Pulau Panggung, Wali Murid Minta Dinas Pendidikan Turun Tangan

Muara Enim selidikkasus.com– Dugaan adanya iuran sebesar Rp50.000 per bulan di TK Negeri (TKN) Pulau Panggung, Kecamatan Semendo Darat Laut (SDL), Kabupaten Muara Enim, mencuat setelah tim jurnalis menerima laporan dari sejumlah wali murid.


Salah seorang wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku setiap siswa diminta membayar iuran sebesar Rp50.000 setiap bulan. Menurutnya, dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah, seperti pembayaran honor guru non-ASN, biaya listrik, biaya perjalanan kepala sekolah, serta kebutuhan operasional lainnya.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim jurnalis melakukan konfirmasi kepada pihak yang bertugas mengumpulkan dana sekaligus Ketua Komite TK Negeri Pulau Panggung. Ia membenarkan adanya pengumpulan dana dari wali murid.
“Memang ada pengumpulan dana tersebut. Kami hanya diberi mandat untuk mengumpulkan dan menyerahkannya kepada pihak sekolah. Kami tidak pernah menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.
Tim jurnalis juga mengaku telah memperoleh dokumen yang menunjukkan adanya pembayaran dari wali murid beserta bukti penyerahan dana kepada pihak sekolah.
Selanjutnya, tim jurnalis meminta klarifikasi kepada Kepala TK Negeri Pulau Panggung mengenai dasar hukum, mekanisme, dan prosedur pengumpulan dana tersebut.
Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, kepala sekolah membenarkan adanya pengumpulan dana tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa dana itu bukan merupakan pungutan yang ditetapkan oleh sekolah.
“Itu merupakan hasil musyawarah wali murid. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Inspektorat. Karena bukan perintah dari sekolah, melainkan inisiatif orang tua atau wali murid, maka tidak menjadi persoalan dan kami selaku kepala sekolah tidak mempermasalahkannya,” jelasnya.
Meski demikian, sejumlah wali murid mempertanyakan alasan masih adanya pengumpulan dana tersebut. Mereka menilai sekolah telah menerima Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), sehingga penggunaan dana dari wali murid perlu dijelaskan secara terbuka.
Selain itu, berdasarkan informasi yang diperoleh wali murid, jumlah peserta didik yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebanyak 57 siswa, sedangkan jumlah siswa yang bersekolah disebut mencapai 84 orang. Perbedaan data tersebut turut menjadi perhatian dan menimbulkan pertanyaan di kalangan wali murid.
Para wali murid berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim segera melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap mekanisme pengumpulan dana tersebut. Mereka meminta agar pengelolaan dana dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan informasi yang dihimpun tim jurnalis, pengumpulan dana tersebut diduga telah berlangsung sekitar satu tahun dan baru mencuat ke publik pada tahun 2026.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah telah memberikan keterangan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi pihak-pihak terkait. Apabila terdapat penjelasan tambahan maupun hasil pemeriksaan dari Dinas Pendidikan atau instansi berwenang lainnya, redaksi akan memuatnya sebagai bentuk penerapan asas keberimbangan dalam pemberitaan.tim