Ruteng, Sebuah hubungan pinjam-meminjam yang semestinya bisa diselesaikan secara baik-baik justru berujung pada kegaduhan digital yang mengguncang di media sosial Kabupaten Manggarai. Emiliana Helni (EH), seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus guru Sekolah Dasar di Ruteng, kini harus berhadapan dengan jeratan hukum setelah melampiaskan kekesalannya melalui media sosial Facebook.
Emiliana diduga melakukan pencemaran nama baik serta menyebarkan data pribadi berupa foto, video, dan identitas KTP melalui media sosial Facebook pada akhir Maret 2026. Konten-konten bernada kasar dan makian itu menyebar luas dan viral di berbagai grup Facebook di wilayah Manggarai Raya, memantik kecaman luas dari masyarakat. Bukti yang disertakan dalam laporan polisi berupa tangkapan layar unggahan media sosial yang berisi makian, pencemaran nama baik, serta dugaan penyebaran data pribadi.
Atas tindakan tersebut, kuasa hukum IB, Aldri Dalton Ndolu, melaporkan Emiliana Helni ke Polres Manggarai Barat. Pasal utama yang dijadikan dasar laporan adalah Pasal 27A junto Pasal 45 UU ITE serta Pasal 65 UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan ketentuan KUHP. Aldri juga menegaskan bahwa sekalipun ada klaim adanya kesepakatan untuk memviralkan, tindakan tersebut tetap melanggar hukum. “Tidak ada satu pun perjanjian di Indonesia yang mencantumkan klausul bahwa apabila tidak bisa membayar utang lalu diviralkan,” tegasnya.
Merespons eskalasi persoalan ini, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (PPO) Kabupaten Manggarai, Wensislaus Sedan, S.Pd., M.Si., yang ditemui langsung oleh tim SelidikKasus.com di ruang kerjanya pada Selasa, 19 Mei 2026, menyampaikan teguran keras sekaligus pesan edukatif kepada seluruh jajaran ASN. Kadis PPO menegaskan bahwa tindakan maki-maki di media sosial merupakan pelanggaran terhadap UU ASN, sehingga dilakukan penarikan terhadap yang bersangkutan untuk berkantor ke Dinas PPO Kabupaten Manggarai. “Saya meminta seluruh ASN untuk tidak menjadikan media sosial sebagai arena meluapkan amarah. Kita adalah abdi negara, kita adalah teladan. Apa yang kita tulis di Facebook mencerminkan nama baik instansi dan pemerintah daerah. Pikir dua kali sebelum jari menekan tombol unggah,” tegas Sedan dalam wawancara tersebut.
Peringatan Kadis PPO itu bukan sekadar imbauan moral. Ia memiliki pijakan hukum yang sangat kuat. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tegas mendefinisikan pelanggaran disiplin sebagai setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Dampak negatif dalam regulasi tersebut mencakup segala hal yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, dan nama baik instansi maupun pemerintah. Dengan kata lain, seorang ASN yang mencaci maki di Facebook tengah malam sekalipun dapat dijatuhi sanksi disiplin, mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian tidak dengan hormat.
Dari sudut pandang hukum pidana, Gregoris Antonius Bocok, SH, selaku Sekretaris Jenderal Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM), memberikan penegasan yang tidak kalah serius kepada SelidikKasus.com. Gregoris menjelaskan bahwa menyebarkan foto, video, maupun data pribadi seseorang disertai konten cacian di Facebook bukan sekadar persoalan etika, melainkan telah masuk dalam ranah pidana yang diatur secara tegas. Pasal 27A UU ITE melarang distribusi informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda maksimal Rp750.000.000. “Tidak ada yang bisa berlindung di balik alasan emosi atau merasa dirugikan untuk kemudian bebas mencaci maki orang lain di media sosial. Hukum tidak mengenal alasan perasaan. Begitu konten itu diunggah dan tersebar, unsur pidana sudah terpenuhi,” tegas Gregoris.
Senada dengan itu, Adrianus T Rahmat selaku Wakil Ketua LPPDM mengingatkan bahwa ancaman hukum bagi seorang ASN yang melakukan tindakan serupa sesungguhnya bersifat berlapis. Selain jeratan pidana UU ITE dan UU PDP, sanksi administratif berdasarkan PP 94 Tahun 2021 juga mengintai dengan konsekuensi yang tidak ringan. “Yang perlu dipahami masyarakat luas adalah bahwa menyelesaikan masalah utang piutang dengan cara mempermalukan orang di media sosial bukan solusi itu adalah masalah baru yang jauh lebih besar. Gunakan jalur hukum yang benar, bukan jempol yang emosional,” tambah Adrianus.
Kasus Emiliana Helni menjadi cermin yang memantulkan realita pahit di era digital, sebuah persoalan hutang yang seharusnya bisa diselesaikan lewat mekanisme hukum perdata telah bertransformasi menjadi kasus pidana berlapis yang mengancam masa depan seorang pendidik dan abdi negara. Proses hukum kini berjalan, dan hasilnya akan menjadi pembelajaran bagi semua pihak bahwa di ruang digital, tidak ada yang namanya ucapan yang berlalu begitu saja tanpa konsekuensi.
Hingga berita ini diturunkan pada Selasa, 19 Mei 2026, penyelidikan pihak kepolisian terhadap kasus ini masih terus berjalan. SelidikKasus.com akan terus memantau dan menyajikan perkembangan terkini secara berimbang kepada publik.
Penulis/Editor: Selidikkasus.com