Diduga Sertifikat PTSL Yang di Keluarkan Oleh BPN Morowali Terdapat 392 Yang Belum Bayar BPHTB

Morowali- Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dan lebih khusus dalam wilayah Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah.

Tentu tanah untuk keperluan pendaftarannya dan penertiban keputusan pemberian hak maka peserta PTSL harus melampirkan bukti Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau pajak penghasilan (PPh) pada saat pendaftaran hak. Kemudian dalam hal peserta PTSL tidak atau belum mampu membayar BPHTB maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan BPHTB terutang,”Ucap Salah satu sumber di media ini, Selasa(12/12/2023)

Berdasarkan data yang diterima dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Morowali, pada tahun 2022 terdapat 1.600 Sertifikat PTSL dimana sebanyak 1.585 diantaranya terutang BPHTB, dari yang terutang tersebut sebanyak 719 telah diserahkan,”Sebutnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil perbandingan data pembayaran BPHTB tahun 2021- 2022 dan penyerahan PTSL tahun 2022 diketahui masih terdapat PTSL yang masih belum dibayar BPHTB nya sebanyak 392.

Menurutnya, Berdasarkan data bahwa keterangan kepala Sub bidang pengelolaan penerimaan PBB dan BPHTB, Badan Pelayanan Pajak Daerah ( BPPD) tidak pernah menerima daftar sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Morowali

Selain itu, Sub bidang pengelolaan penerimaan PBB dan BPHTB tidak memiliki catatan khusus atas pembayaran BPHTB dari PTSL sehingga sampai ini tidak dapat ditelusuri jumlah yang telah melunasi BPHTB terutangnya maupun yang belum melunasi.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Tanah Sistematis Lengkap Bagian Kedelapan Penerbitan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, Pasal 24:

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Tanah Sistematis Lengkap Bagian Kedelapan Penerbitan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, Pasal 24: terutang dari kegiatan PTSL

Terpisah Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Morowali menjelaskan, terkait Program PTSL ini program strategis nasional di beberapa daerah diseluruh Indonesia dan di Kabupatennya itu digratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terkait PTSL, bisa dilihat dikunjungan-kunjungan Kementerian Pertanahan Gratis PTSL, BPHTB nya.

Tetapi kita di daerah-daerah yang belum bisa memberikan gratis PTSL, maka kita di kantor pertanahan cukup mencantumkan. Nanti pada saat dia transaksi mau jual dan sebagainya dibawa lah ke kantor Badan Pengelolaan Aset Keuangan Daerah mungkin dilihat berapa kena BPHTB nya baru dia bayar. Akan tetapi program ini harus berjalan karena ini program strategis,

Ia menyebutkan beberapa daerah yang gratis BPHTB nya seperti Kabupaten Sidrap coba lihat PTSL, BPHTB nya gratis, di Maros PTSL, BPHTB nya gratis, karena ini program yang menyentuh rakyat. Ia mengukapkan kembali, nanti pada saat transaksi baru kena BPHTB nya.

Masih kata Naim, kita disini Kabupaten Morowali masih belum di gratiskan makanya di sertifikasi nya masih terutang BPHTB, dan itu ada peraturan Bupati mengenai BPHTB sebenarnya ini sudah ada surat pak Mentri pertanahan ri ke Bupati seluruh indonesia untuk terkait PTSL hanya saja Bupati tidak menindaklanjuti,”Tutup(Red)

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui via whatsapp Redaksi (082311911911/Yohanes)