Ketua Forum Kepala Teknik Tambang Prov. Sulawesi Tengah Syamsuddin Badudu Mengucapkan Dirgahayu RI Ke-78

Agustus 16, 2023 Yohanes Daerah 0

Jumlah Pembaca: 320

Leave a Reply Batalkan balasan

“Undang-Undang Dasar Tahun 1945 PASAL 28 Huruf “F” Dijelaskan Bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi Dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi Dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelolah Dan menyampaikan informasi Dengan menggunakan Segala Jenis Saluran yang tersedia.

“Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1999 BAB II PASAL 3 Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat
“(1)Dalam hal masyarakat bermaksud mencari atau memperoleh informasi tentang penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, maka yang berkepentingan berhak menanyakan kepada atau memperoleh dan instansi atau lembaga yang terkait.
“(2) Hak untuk mencari atau memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS BAB 1 Pasal 1 angka 1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.

Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang PERS “BAB ll (PASAL 2) “Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan Rakyat yang berarsas kan prinsip-prinsip Demokrasi, keadilan, Dan Supremasi Hukum.

Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang PERS BAB ll (PASAL 3 Angka 1) “PERS nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS BAB II PASAL 4. Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban Dan Peranan PERS “(1).Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
“(2).Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
“(3).Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
“(4).Dalam mempertanggung jawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Presiden RI Joko Widodo : Saya Tegaskan Untuk Rakyat yang Tidak Mendapatkan Bantuan Harap Melapor,,!!

Jakarta – Presiden RI Ir H. Joko Widodo menegaskan ; Buat seluruh rakyat Indonesia yang ada di berbagai Provinsi khususnya di Pedesaan, di Kampung-Kampung dan […]
Tim yustisi Kabupaten Kampar menghentikan aktivitas pertambagan galian Golongan C

Tim yustisi Kabupaten Kampar menghentikan aktivitas pertambagan galian Golongan C di Desa Koto Tibun Kec. Kampar, Jumat, 17 Mei 2024. . Pengentian ini menindaklanjuti laporan […]
Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia akan Uji Materiil Perpres 59/2024 ke Mahkamah Agung

Jakarta- Terbitnya Perpres 59/2024 yang pada intinya akan membuat besaran iuran BPJS Kesehatan menjadi tunggal pada Juli 2025 menimbulkan banyak pertanyaan. Dalam keterangan tertulisnya […]
Warga Meminta Tegas Hentikan Kades Laroue, DPMDP3A Morowali di Demo

Morowali, Sulteng- Merasa tidak puas dengan tuntutan keputusan sebelumnya, masyarakat desa Laroue kecamatan bungku timur gelar aksi unjuk rasa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa- […]
Grand Launching IPRI LAW INSTITUTE 16 Mei 2024, Lahirlah Insan SDM Hukum Yang Handal

SelidikKasus.Com Jakarta, Untuk menciptakan penurus SDM yang handal dibidang hukum Law Firm Independen Pembela Rakyat Indonesia (IPRI) mencetus Lembaga Pendidikan Dibidang Hukum non formal […]
Terkait Dugaan Merusak Lingkungan dan Kehilangan Mata Pencaharian, Warga Meminta Tangkap Mr. Gao

Morowali- Tersebar spanduk yang bertuliskan “Tangkap Mr. Gao”, PT. BTIIG di Topogaro Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah yang Diduga Perusak Lingkungan, sehingga […]

Be the first to comment

Leave a Reply Batalkan balasan

Presiden RI Joko Widodo : Saya Tegaskan Untuk Rakyat yang Tidak Mendapatkan Bantuan Harap Melapor,,!!

Tim yustisi Kabupaten Kampar menghentikan aktivitas pertambagan galian Golongan C

Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia akan Uji Materiil Perpres 59/2024 ke Mahkamah Agung

Warga Meminta Tegas Hentikan Kades Laroue, DPMDP3A Morowali di Demo

Grand Launching IPRI LAW INSTITUTE 16 Mei 2024, Lahirlah Insan SDM Hukum Yang Handal

Terkait Dugaan Merusak Lingkungan dan Kehilangan Mata Pencaharian, Warga Meminta Tangkap Mr. Gao