Selidikkasus.Com~ BANJARNEGARA DPRD Banjarnegara mempertanyakan pengadaan kalender dengan anggaran yang dinilai fantastis. Jumlah anggaran untuk pengadaan kalender disebut mencapai Rp 2,1 miliar. “Pada Jumat (5/6)
kami DPRD Banjarnegara memanggil pihak Dinas Kesehatan mulai staf, kabid hingga kepala dinas. Selain itu juga beberapa Puskesmas di Banjarnegara. Tujuannya adalah untuk menggali informasi terkait pengadaan kalender,” kata Ketua DPRD Banjarnegara Ismawan Setya Handoko kepada wartawan diruangnya belum lama.
Dalam kalender tersebut, terdapat sosialisasi program kesehatan termasuk pencegahan virus Corona atau COVID-19. Selain itu, juga terdapat nomor layanan penting terkait pelayanan kesehatan di Banjarnegara. Pada kalender ini juga dimulai bulan April 2020 sampai Maret 2021.Dalam rapat yang dilakukan secara tertutup, DPRD Banjarnegara memanggil pihak Dinas Kesehatan setempat dan sejumlah Puskesmas secara bergantian.
Ismawan mengungkap DPRD Banjarnegara telah meminta keterangan dari Dinas Kesehatan, Puskesmas serta rekanan. Namun, Ismawan menilai masih perlu dilakukan penggalian informasi lebih terkait pengadaan kalender dengan total anggaran mencapai Rp 2,1 miliar itu. Termasuk soal pengadaan kalender yang dilakukan hanya kepada 1 rekanan dari 35 total Puskesmas yang ada di Banjarnegara.
“Setelah Pansus, nanti kita bicara lebih banyak. Yang perlu digaris bawahi kami sudah berkunjung ke rekanan, kaitannya administrasi kelengkapan syarat-syarat pengadaan kurang begitu lengkap. Surat pesanan belum diterima rekanan, puskesmas sebagian belum membuat itu, sehingga bagaimana ceritanya ketika itu belum dibuat barang itu sudah ada, sudah didistribusikan,” ujarnya.
Kemudian disampaikan oleh Bupati, nilai anggaran pengadaan kalender Rp. 2,1 miliar tersebut merupakan akumulasi dari 35 Puskesmas se-Kabupaten Banjarnegara. Masing-masing puskesmas nilainya jauh di bawah Rp 200 juta sehingga bisa melalui penunjukan langsung.”Kalau pengadaan kalender dengan penunjukan langsung, itu sudah betul. Jadi, pada prinsipnya jangan takut kalau memang sudah benar sesuai prosedur,” kata bupati.
Bupati juga menyatakan pernasalahan kalender akan didalami secara profesional menurut lingkup kewenangannya. Karena menyangkut ASN di lingkungan Pemkab Banjarnegara, tentu akan didalami terlebih dahulu oleh Inspekorat Kabupaten selaku aparat pemeriksa internal (APIP).
Sekda Banjarnegara Drs Indarto, MSi menjelaskan, kepala Puskesmas adalah bagian dari Dinas Kesehatan, ibaratnya seperti anak dan orang tua. Dan orang tua ASN di Banjarnegara adalah Bupati Banjarnegara. Ia menjelaskan, sebelumya, ada 10 Kepala Puskesmas di Kabupaten Banjarnegara menghadap dirinya terkait proses pengadaan kalender.Pada waktu itu kami minta tenang dulu dan jangan grasa-grusu,” kata Sekda
Sementara Itu Ketua DPC Aliansi Wartawan Indonesia Banjarnegara Harmono,SH,MM,CLA menegaskan terkait permasalahan tersebut sebagai peran serta masyarakat akan mengawal pansus hingga tuntas, kalau terjadi temuan yang merugikan kepentingan rakyat menurutnya harus diusut tuntas bila perlu di lanjutkan ke proses penegakan hukum.
Mendengar permasalahan ini ditengah wabah covid kalender pelayanan kesehatan, kami ikut prihatin dengan permasalahan tersebut, kami akan mengawal pansus sampai terungkap kebenaran, jangan takut para dewan apa bila ada temuan untuk penegakan hukum kita akan kawal demi masyarakat Banjarnegara, anda dipilih oleh masyarakat maka dari itu harus menyuarakan rakyat jangan sampai melukai perasaan masyarakat anggaran segitu banyaknya hanya untuk kalender adalah mubasir,” tegas ketua DPC AWI Banjarnegara.
Sekretaris DPC AWI Banjarnegara A. Tardhie menambahkan kalau nantinya ditemukan ada dugaan perbuatan yang merugikan masyarakat terkait anggaran tersebut kami siap melaporkan kepenagak hukum.” bila perlu kita akan laporkan ke KPK kalaupun terjadi temuan pelanggaran tersebut,” ungkapnya. (tim)