Wisata Pascapandemi: Kemenparekraf Harus Prioritaskan Kesiapan Destinasi, Bukan Jor-joran Promosi

Banten selidikkasus.com – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif .Menparekraf. Wishnutama diminta mengubah strategi anggarannya.
Titik berat pada pemasaran dan penyelenggaraan kegiatan (events) dipandang tidak tepat sebagai strategi pascapandemi

Anggota Komisi X DPR RI H. Abdul Hakim Bafagih,SE , mengatakan Kementerian Parekraf mestinya memberi perhatian lebih besar pada upaya pembenahan dan kesiapan destinasi. Hal itu disampaikannya usai Rapat Kerja Komisi X DPR bersama Menparekraf Wishnutama, yang berlangsung Rabu (24/06/2020)

Menurutnya, anggaran yang dialokasikan untuk Deputi Pemasaran dan Deputi Produk Wisata dan Events terlalu besar jika dibandingkan bidang lainnya
Padahal pasca pandemi Covid-19 nanti yang pertama-tama harus dilakukan adalah pembenahan dan penyiapan destinasi

Kalau destinasi sudah beres, Cleanliness, Health and Safety (CHS) siap, mendapat rekomendasi, tersertifikasi dan masyarakat dapat memahami dengan baik, barulah wisatawan akan merasa nyaman dan terjamin, jelas wakil rakyat asal Dapil Banten itu

Dalam paparannya, Menparekraf Wishnutama menyampaikan bahwa pagu indikatif untuk bidang pengembangan destinasi dan infrastruktur pada RAPBN 2021 adalah sebesar Rp 243 miliar dengan usulan pagu tambahan sebesar Rp 595 miliar

Pagu itu dinilai sangat rendah jika dibandingkan pagu indikatif Deputi Pemasaran yang mencapai Rp 653 miliar dengan usulan pagu tambahan Rp 1,8 triliun, maupun dengan Deputi Produk Wisata dan Events yang pagu indikatifnya sebesar Rp 703 miliar dengan usulan pagu tambahan mencapai Rp 1,9 triliun

Menurut saya, Kemenparekraf kurang logis. Seharusnya fokus anggaran terbesar adalah di destinasi, bukan promosi jor-joran dulu padahal destinasi belum tentu siap sepenuhnya, jelas Mas Hakim

Dikatakannya, Kemenparekraf bahkan belum memiliki terobosan gagasan untuk menjawab berbagai persoalan.
Di antaranya soal harga tiket pesawat menuju destinasi-destinasi, bagaimana mengemas produk dan program menarik untuk mendatangkan wisatawan ke destinasi yang sudah siap

Lalu bagaimana proses persiapan destinasi fase kehidupan new normal itu?
Apakah ada tim kuratornya? Jangan sampai penentuan destinasi yang dibuka berdasarkan tinjauan dan pertimbangan konvensional, tanpa melihat effort dari destinasi-destinasi baru yang menunjukkan kesiapan dan komitmen bagus,” tegas legislator muda Partai Amanat Nasional PAN yang juga Anggota Badan Anggaran DPR RI itu.

Sementara itu, keberadaan destinasi superprioritas dan badan otorita menurutnya juga harus dievaluasi. Anggarannya, kata Hakim, dapat dialihkan untuk pembenahan destinasi-destinasi yang dinilai lebih siap nantinya

Hentikan iklan-iklan berbiaya mahal dan tidak efektif. Hentikan pelatihan daring ataupun webinar yang tidak perlu. Ganti dengan program-program yang fokus membantu para pelaku pariwisata terdampak agar dapat segera pulih, pungkas H. Abdul Hakim Bafagih.


{Tomy\Kaperwil Banten}