BLT DD Cair ditengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB Jilid II).

Gresik – Selidikkasus.com
Wajah sumringah nan senyum mengembang Nampak jelas sekali di raut muka puluhan orang pagi ini. Karena yang di nanti selama ini ahirnya datang juga.

Pemandangan itu tergambar dengan jelas saat puluhan warga Desa Bulangan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Jawa Timur sedang antri untuk menunggu pencairan BLT DD di Kantor Balai Desa setempat.

Sepeeti diketahui sebelumnya, Pemdes Bulangan melalui Musdes mengajukan data penerima BLT DD sebanyak 81 KK dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) 175 KK.

Mudlohan kepala Desa Bulangan Kecamatan Dukun saat di hubungi via phone mengatakan, Dia merasa bersyukur Karena saat ini BLT DD sudah cair, semoga uang itu bisa di manfaatkan untuk kebutuhan sehari hari misalnya belanja sembako.Jangan sampai di belanjakan barang yang tidak terlalu penting,”katanya.

“Ia semoga saja orang orang yang menerima BLT DD hari ini benar benar bisa mengatur kebutuhanya, ini kan sudah mendekati hari Raya Idul Fitrih semoga uang itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik baiknya,” sambungnya.

Sumiyah salah satu penerima BLT DD tak henti hentinya mengucapkan syukur, karena ditengah pandemik Covid19 dirinya merasa sangat terbantu. Apalagi suaminya sudah hampir 3 tahun sakit setruk dan tidak bisa Bekerja lagi.

“Alhamdulillah bisa untuk beli kebutuhan sehari hari seperti beras,telur,minyak dan lain sebagainya,” terangnya.

Masih menurut dia, semenjak suaminya sakit dirinya jadi tulang punggung untuk mencukupi seluruh kebutuhan hidup keluarganya.Terimakasih pemerintah, terimakasih Pak Kades,” ucapnya sambil menyeka air mata.

Sementara di tempat terpisah Ketua LSM LPB Gresik Novantoro, mengapresisai langkah Pemdes Bulangan Kecamatan Dukun yang menerapkan prinsip transpari dan keterbukaan karena sebelum BLT DD cair pihak Desa telah memasang daftar nama nama penerima.

” Desa harus menerapkan azaz transparasi dan keterbukaan dalam penyaluran BLT DD dengan cara menempelkan daftar nama penerima di Kantor Balai Desa. Karena semua itu sudah di atur dalam PMK nomor 40/2020 tentang perubahan azaz Peraturan Mentri Keuangan nomor 205/2019 hususnya pasal 23a,”bebernya.

Masih menurut Novan, apabila pihak Desa tidak menempelkan nama penerima BLT DD maka dianggapnya sebuah pelangharan Karena tidak mengindhkan aturan dari pusat,”pungkasnya.

Lp – Korda Gresik Fununul Ihsan

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*