**BANJARNEGARA** – Pengelolaan salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, menjadi sorotan menyusul munculnya sejumlah keluhan dari para pekerja.
Berdasarkan informasi awal yang dihimpun, dapur SPPG tersebut diduga berada di bawah pengelolaan yayasan yang berasal dari luar daerah. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengelolaan, tanggung jawab yayasan, serta pengawasan terhadap operasional dapur.
Persoalan lain yang menjadi keluhan pekerja adalah dugaan pengurangan gaji yang diterima karyawan. Sejumlah pekerja disebut merasa keberatan dengan kebijakan tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan harapan maupun kesepakatan kerja sebelumnya. Dahulu karyawan dibayar dengan nilai 110ribu perhari saat ini sebesar 76 Ribu.
Tak hanya persoalan upah, keberadaan tenaga koki atau juru masak yang dinilai belum memadai juga menjadi perhatian. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak terhadap kelancaran operasional dapur dan kualitas pelayanan penyediaan makanan.
Akumulasi persoalan tersebut disebut memicu ketidakpuasan di lingkungan kerja. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima, beberapa karyawan dikabarkan memilih mengundurkan diri.
Munculnya berbagai keluhan ini perlu menjadi perhatian pihak terkait. Pengelolaan dapur SPPG bukan sekadar persoalan operasional dan keuntungan pengelola, melainkan juga menyangkut pemenuhan standar pelayanan, kesejahteraan pekerja, serta kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Pihak pengelola yayasan perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dugaan pengurangan gaji, sistem perekrutan tenaga kerja, ketersediaan tenaga koki, serta alasan sejumlah karyawan memilih mengundurkan diri.
Selain itu, pihak koordinator wilayah maupun instansi berwenang yang membidangi program SPPG diharapkan melakukan pemeriksaan langsung untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak yayasan maupun pengelola dapur SPPG yang bersangkutan.
Masyarakat juga berharap pengelolaan program pemenuhan gizi di Kecamatan Pagedongan dapat berjalan secara transparan, profesional, dan bertanggung jawab, tanpa mengabaikan hak-hak para pekerja maupun kepentingan penerima manfaat.