Mandailing Natal, 12 November 2025 —
Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mandailing Natal turun ke jalan dalam aksi demonstrasi bertajuk “Persoalan Daerah Menumpuk, Evaluasi Bupati Madina”. Aksi ini berlangsung di depan kantor Bupati Mandailing Natal dan berlanjut ke dalam Aula Kantor Bupati, di mana para mahasiswa berdialog langsung dengan Bupati H. Saifullah Nasution.
Gelombang massa hijau hitam itu memenuhi halaman kantor bupati sejak siang (12/11/2025), membawa spanduk dan poster berisi kritik terhadap kinerja pemerintah daerah. Mereka menyoroti berbagai persoalan krusial yang dinilai tidak mendapat perhatian serius, mulai dari stagnasi pembangunan, ketimpangan birokrasi, hingga lemahnya tata kelola pemerintahan daerah.
Ketua Umum HMI Cabang Mandailing Natal, Sonjaya Rangkuti, dalam pernyataannya bahwa aksi ini bukan semata bentuk penentangan, tetapi panggilan moral untuk menagih komitmen kepemimpinan daerah.
“Kami datang bukan untuk menciptakan kegaduhan, tapi menagih janji perubahan yang dulu dikampanyekan. Rakyat Madina butuh bukti, bukan lagi narasi politik,” tegas Sonjaya di hadapan aparat dan pejabat daerah.
Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan Anggota HMI, Abdul Haris Nasution, menambahkan bahwa situasi sosial dan ekonomi Madina kian memburuk karena lemahnya sistem tata kelola pembangunan. Ia menilai pemerintah daerah gagal memberikan arah yang jelas bagi pemberdayaan ekonomi rakyat, pemerataan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya daerah.
“Madina tidak kekurangan potensi, tapi kekurangan kemauan politik untuk menata ulang arah pembangunan. Kami ingin bupati turun langsung, bukan sekadar memerintah dari balik meja,” ujarnya lantang.
Dalam tuntutannya, HMI Mandailing Natal menagih realisasi 100 hari kerja Bupati Saifullah Nasution dengan agenda strategis yang dianggap mendesak dan menyentuh langsung kepentingan rakyat. Berikut daftar lengkap tuntutan yang disampaikan:
1. Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
2. Percepatan penanganan infrastruktur jalan yang rusak di berbagai kecamatan.
3. Penataan kawasan kumuh perkotaan untuk menjamin kehidupan masyarakat yang layak.
4. Pemfungsian kembali Taman Raja Batu (TRB) sebagai ruang publik dan simbol identitas daerah.
5. Optimalisasi kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk mendorong investasi produktif.
6. Evaluasi menyeluruh terhadap birokrasi pemerintahan, termasuk efisiensi kinerja ASN.
7. Penyelesaian perizinan perusahaan (PT) yang mangkrak dan merugikan masyarakat sekitar.
8. Sikap humanis terhadap pedagang pasar lama yang dipindahkan ke kawasan eks Bioskop Tapanuli.
9. Pembahasan segera Propem Perda tentang Pencegahan Pelecehan Seksual sebagai bentuk keberpihakan pada perempuan dan anak.
10. Peningkatan kualitas pendidikan daerah melalui pengawasan mutu dan pemerataan akses.
11. Peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya sektor perdagangan, perkebunan, dan ekonomi sosial.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati H. Saifullah Nasution menyampaikan apresiasi terhadap langkah kritis HMI dan menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti tuntutan aksi secara bertahap.
Aksi demonstrasi ini berakhir dengan damai setelah kedua pihak bersepakat bahwa apa yang menjadi persoalan daerah saat ini harus di jawab dengan tindakan nyata demi kesejahteraan rakyat.
Kehadiran HMI di ruang publik ini menjadi pengingat bahwa kritik dan kontrol sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari demokrasi daerah. Dalam situasi politik lokal yang kerap stagnan oleh kepentingan birokratis, suara mahasiswa kembali menggema sebagai penanda bahwa kesadaran kritis tidak boleh padam di tengah rutinitas kekuasaan.
HMI Cabang Mandailing Natal menegaskan, aksi ini bukanlah akhir, melainkan awal dari gerakan pengawasan berkelanjutan terhadap kinerja pemerintahan daerah.
“Kami akan terus mengawal. Sebab tanggung jawab sosial mahasiswa bukan hanya berbicara di mimbar, tapi memastikan kebijakan berpihak pada rakyat,” tutup Sonjaya dengan tegas (AL)