Menanggapi persoalan pencabutan izin tanah PT RAPP, saya selaku Presiden Mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR), Muhammad Ramadhanu Hasibuan, meminta pemerintah agar mempertimbangkan secara matang dampak sosial dan ekonomi dari setiap kebijakan yang diambil.
Kami menghormati supremasi hukum dan menegaskan bahwa setiap persoalan harus diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, pemerintah juga tidak boleh menutup mata terhadap nasib ribuan karyawan yang menggantungkan hidupnya pada keberlangsungan PT RAPP.
Di balik perusahaan ini, ada pekerja, keluarga, pelaku UMKM, dan masyarakat yang turut bergantung pada perputaran ekonomi yang dihasilkan. Jangan sampai persoalan perizinan justru melahirkan persoalan baru berupa pengangguran dan melemahnya ekonomi masyarakat.
Kami mendorong pemerintah untuk mengedepankan dialog, evaluasi, dan solusi yang bijaksana agar kepastian hukum tetap terjaga tanpa harus mengorbankan keberlangsungan lapangan pekerjaan.
Kami tegaskan, menegakkan hukum bukan berarti harus mengorbankan rakyat. Jangan sampai persoalan izin perusahaan berujung pada hilangnya mata pencaharian ribuan masyarakat.
Pemerintah harus hadir memberikan solusi, bukan sekadar mengambil keputusan. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya keberlangsungan perusahaan, tetapi juga masa depan para pekerja dan ekonomi masyarakat