Upah Rp130 Ribu untuk Kerja 12 Jam Dipersoalkan, PSBB Desak PT Maharani Prima Beri Penjelasan

MUARA ENIM selidikkasus.com— Persoalan besaran upah pekerja di PT Maharani Prima yang disebut memberikan pembayaran sekitar Rp130 ribu per hari kembali menjadi sorotan. Perusahaan tersebut diketahui bekerja pada bidang pengadaan pekerjaan funeral service pemboran sumur proyek di Area Lumut Balai, yang berkaitan dengan kegiatan supporting proyek panas bumi.

Keluhan sejumlah pekerja mengenai besaran upah tersebut kini mendapat perhatian dari Paguyuban Semende Bebenah Besame (PSBB). Mereka mempertanyakan apakah besaran upah yang diterima pekerja telah sesuai dengan ketentuan pengupahan yang berlaku.

Salah seorang pekerja mengaku mengetahui bahwa ketentuan upah minimum di Sumatera Selatan jauh lebih tinggi dibandingkan pembayaran yang diterimanya. Persoalan semakin dipertanyakan karena pekerja disebut menjalankan pekerjaan hingga sekitar 12 jam dalam sehari.

Berdasarkan informasi resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, UMP Sumsel tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3.942.963. Sementara untuk sektor pertambangan dan penggalian, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang tercantum dalam keputusan tersebut sebesar Rp4.167.115. Ketentuan tersebut berlaku mulai 1 Januari 2026.

Namun, penerapan upah minimum terhadap pekerja tertentu tetap perlu dilihat berdasarkan status hubungan kerja, lokasi kerja, jenis pekerjaan, sektor usaha perusahaan, masa kerja, serta ketentuan pengupahan yang berlaku. Karena itu, dugaan pelanggaran tidak dapat disimpulkan hanya dari perbandingan nominal sebelum dilakukan pemeriksaan oleh instansi ketenagakerjaan.

Kuasa hukum yang juga menyampaikan sikap PSBB, Arwintino, SH., MH., meminta persoalan tersebut segera diselesaikan dan meminta agar hak pekerja menjadi perhatian.

«“Ini harus menjadi perhatian. Kalau benar pekerja bekerja sampai 12 jam dengan upah Rp130 ribu per hari, tentu harus dilihat apakah sudah sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan pekerjaan justru tidak mendapatkan haknya secara layak,” ujar Arwintino.»

Menurutnya, masyarakat Semende tidak bermaksud mengganggu kegiatan perusahaan maupun proyek yang sedang berjalan. Namun, keberadaan perusahaan di wilayah tersebut diharapkan juga memberikan manfaat dan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal.

«“Kami masyarakat pribumi menginginkan kemajuan. Kami tidak mengusik proyek atau perusahaan negara. Yang kami tuntut adalah keadilan bagi pekerja pribumi. Kalau memang ada ketidaksesuaian, mari diselesaikan sesuai aturan,” katanya.»

PSBB juga meminta pihak PT Maharani Prima memberikan penjelasan terbuka mengenai sistem pengupahan pekerja, termasuk dasar penetapan upah Rp130 ribu per hari, jam kerja, lembur, serta status hubungan kerja para pekerja.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Maharani Prima belum memberikan klarifikasi terkait keluhan pekerja tersebut.

Selain perusahaan, perhatian juga diarahkan kepada pihak terkait dalam kegiatan proyek di Area Lumut Balai agar memastikan perusahaan kontraktor maupun subkontraktor yang bekerja di dalam proyek menjalankan ketentuan ketenagakerjaan.

Warga berharap Dinas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan apabila terdapat laporan atau dugaan pelanggaran. Mereka juga meminta agar mekanisme pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja lokal dapat dilakukan secara transparan.

“Kalau memang ada pelanggaran, kami berharap Dinas Ketenagakerjaan turun langsung melakukan pemeriksaan. Jangan sampai persoalan ini dibiarkan sehingga semakin panjang,” ujar salah seorang warga.

Persoalan ini kini menunggu penjelasan resmi PT Maharani Prima dan instansi ketenagakerjaan mengenai status pekerja, sistem pembayaran upah, jam kerja, serta kesesuaiannya dengan ketentuan pengupahan tahun 2026.

Selidikkasus.com akan terus melakukan konfirmasi kepada PT Maharani Prima, pihak terkait proyek, serta Dinas Ketenagakerjaan untuk mendapatkan penjelasan dari seluruh pihak.

Lp:tim jurnalis selidikkasus.com