Ruteng, selidikkasus.com – Lembaga Pengkajian Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM) melayangkan kritik tajam terhadap Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena terkait penanganan pascagempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Sabtu (15/8/2026).
Ketua LPPDM, Marsel Nagus Ahang, S.H., yang juga dikenal sebagai advokat tersohor di NTT, menilai gubernur tidak menunjukkan kepekaan yang memadai terhadap situasi darurat di Kabupaten Manggarai salah satu daerah dengan jumlah korban jiwa terbanyak akibat gempa tersebut.
“Gubernur semestinya turun langsung dan berada di Kabupaten Manggarai, bukan di kabupaten lain yang dampaknya lebih ringan. Korban jiwa terbanyak ada di Manggarai, seharusnya di situlah gubernur memusatkan perhatian dan mendampingi langsung para menteri yang datang,” ujar Ahang.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), gempa yang berpusat di laut sekitar 30 km timur Mbay, Kabupaten Nagekeo, itu telah menewaskan puluhan orang, dengan korban jiwa terbanyak tercatat di Kabupaten Manggarai (25 jiwa) dan Manggarai Timur (20 jiwa), disusul Sikka, Ende, dan Nagekeo. Selain korban jiwa, BNPB mencatat ratusan bangunan rumah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan kantor pemerintah mengalami kerusakan, sementara ribuan warga mengungsi.
Gempa yang terjadi di delapan kabupaten/kota terdampak itu turut mendorong sejumlah pejabat kementerian turun langsung ke Flores. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, meninjau langsung kondisi korban gempa di Kabupaten Manggarai Timur atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi turut memberikan keterangan terkait penanganan darurat di tingkat pusat, sementara Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pemerintah akan melanjutkan penanganan hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Ahang mempertanyakan mengapa gubernur tidak terlihat mendampingi langsung rombongan menteri yang berkunjung ke wilayah dengan tingkat kerusakan dan korban jiwa terparah tersebut, dan menilai hal itu mencerminkan kurangnya kepekaan dalam mengelola prioritas penanganan bencana.
Selain menyoroti sikap gubernur, Ahang juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut mengawasi penyaluran dana bantuan bencana kepada para korban gempa agar tepat sasaran. Ia mengingatkan agar pos anggaran tidak lebih banyak terserap untuk biaya operasional panitia atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibandingkan untuk kebutuhan langsung para korban.
“Kami minta KPK tetap memantau dan mengawasi aliran dana bantuan bencana ini. Jangan sampai anggaran lebih banyak habis untuk operasional panitia ketimbang untuk kebutuhan korban yang kehilangan rumah dan sanak keluarga,” kata Ahang.
Pemerintah pusat sendiri telah menyiapkan dana cadangan bencana yang dikelola BNPB sebesar sekitar Rp5 triliun sebagai pembiayaan awal tanggap darurat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan anggaran tersebut masih mencukupi untuk tahap respons darurat, dan pemerintah akan menambah alokasi jika kebutuhan pembiayaan meningkat memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Meski demikian, sejumlah kalangan mengingatkan bahwa besaran Dana Siap Pakai BNPB yang tersedia untuk respons cepat di lapangan jauh lebih kecil dibanding Dana Cadangan Bencana, sehingga pola pembiayaan bencana dinilai masih bertumpu pada mekanisme reaktif ketimbang skema mitigasi yang lebih terencana.
Penulis/Editror : (ntt)