Rohul- Tiap Tahun Temuan LHP Diduga Dinas PUPR & PERKIM Rohul Jadi Sarang Korupsi? ketua aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil anti korupsi mengungkapkan bahwa terjadi Kekurangan Volume Pekerjaan dan Ketidak sesuaian Harga Satuan Pada Empat Belas Paket Pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menyajikan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp235.512.051.262,00 atau 99,21% dari anggaran sebesar Rp237.391.301.733,00.
Lanjut Rio bahwa Berdasarkan hal tersebut seluruh kontrak telah dibayar 100%. Terdapat kekurangan volume sebesar Rp224.024.552,08, atas kekurangan volume tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp147.074.664,39 dan sisanya belum disetor sebesar Rp76.949.887,69 dengan rincian sebagai berikut:
1.Pekerjaan Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan Dusun Batang Samo Hilir Desa Suka Maju Kec. Rambah.
2.Pekerjaan Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan RW 02 Desa Aliantan Kec.Kabun
3.Pekerjaan Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan Dusun Suka Makmur Desa Rambah Baru Kec. Rambah Samo.
4.Pekerjaan Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan – Desa Pasir Utama Kec.Rambah Hilir.
5.Pekerjaan Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 01 RW. 06 Pasir Pandak Desa Kepenuhan Timur Kec. Kepenuhan.
Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp76.949.887,69 (Rp20.511.945,11 + Rp17.101.206,92 + Rp8.505.461,64 + Rp22.585.151,99 + Rp8.246.121,03). Hal tersebut terjadi karena: Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Perkim belum optimal melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan serta PPK, PPTK dan pengawas lapangan tidak cermat dalam melakukan perhitungan, pengawasan, pelaksanaan pekerjaan, dan penerimaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
Rio selaku ketua aliansi mahasiswa Dann masyakat sipil anti korupsi meminta KPK RI segera melakukan pemeriksaan kepada dinas perkim dan pupr Rohul dari penggunaan anggaran tahun 2021 sampai 2023, Dan apa bila aparat penegak hukum diam saja kami akan melakukan aksi besar besaran dijalan. Tegas Rio (*)