Tanjab barat. 05/23. Waspada,, Diduga ada “mafia” anggaran dalam pengelolaan keuangan APBD Kab tanjab barat,Hal ini dapat kita curigai dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang hampir setiap tahunnya menemukan permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan “modus” Terdapat kesalahan penganggaran dalam berbagai realisasi belanja daerah.
Kemudian “modus” kedua adalah, banyak hasil pekerjaan atau belanja tersebut belum diatribusikan ke aset induknya dikarenakan berbagai kendala seperti halnya dokumen yang belum lengkap atau belum memadai, dan ada juga hasil pekerjaan(aset ) tersebut masih dalam penelusuran.
Demikian juga pihak BPK dalam LHP BPK kerap sekali menuliskan memberikan berupa REKOMENDASI kepada pemerintah daerah, namun hal demikian selalu terulang tahun demi tahun.
Salah satu contoh seperti pada TA 2021 terulang kembali kesalahan penganggaran seperti tahun tahun sebelumnya.
1) Terdapat kesalahan anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa konsultansi kontruksi pada 20 SKPD sebesar rp 15.662.209,00 dari anggaran sebesar rp 25.852.900.270,00
2) Terdapat kesalahan anggaran dan realisasi belanja barang habis pakai pada 6 SKPD sebesar rp 264.987.750,00
3) Kemudian terdapat kesalahan belanja modal pada 2 SKPD yaitu
– Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan sebesar rp 4.780.000,00 dan
– Dinas kesehatan sebesar rp 391.965.700,00.Ungkap LHP BPK.
Terkait hal tersebut pihak Inspektorat kabupaten tanjab barat, yang juga termasuk salah yang melakukan kesalahan penganggaran belanja tersebut, saat ditanya via Waasap, hingga berita ini diterbitkan belum dapat memberikan jawabannya.
Menanggapi hal tersebut ketua JRPM Prov Jambi mengatakan ” Seharusnya pihak pemkab Tanjab barat melalui Dinas Inspektorat harus bisa memberikan jawabannya atas pertanyaan wartawan yang mewakili publik tersebut, supaya jangan terkesan menutup nutupi kebobrokan kinerja para pejabat yang ngurusi anggaran atau Keuangan daerah tersebut. Ujarnya. /ngl.