Morowali- Tandus dimusim hujan, kiasan seperti inilah gambaran yang nampak didesa Ululere kecamatan bungku timur kabupaten Morowali.
Diketahui dari masyarakat desa yang kaya akan sumber pendapatan ini,tak banyak perkembangan yang terjadi didesa ini,baik dari segi infrastruktur maupun dari segi pertumbuhan perekonomian masyarakatnya.
Salah satu masyarakat ululere menbeberkan sangat besar cucuran anggaran yang masuk ke desa ini baik dari dana desa (DD),alokasi dana desa (ADD) yang jumlahnya milyaran rupiah,pajak bagi hasil (PBH),program-progam pemberdayaan masyarakat desa (PPM) atau CSR dari pihak perusahaan.
“Sebenarnya desa ini sangat kaya,akan tetapi sudah 5 kali pergantian kepala desa,bahkan kepala desa sekarang tidak nampak adanya perkembangan,”ujar salah satu masyarakat ululere yang tak ingin disebutkan namanya. Sabtu 23/april/2022.
Selain itu diketahui pendapatan desa yang lain-lain,seperti pemanfaatan aset desa yang menjadi sumber pendapatan desa,juga tak diketahui masyarakat penggunannya dan dinilai tidak transfaran,dilain sisi sumber pendapatan itupun tak berlandaskan dasar hukum peraturan kepala desa (PERKADES) maupun peraturan desa(PERDES).
Dari data yang dihimpun dimasyarakat,ada sejumlah perusahaan-perusahaan yang pernah menggolontorkan bantuan ke desa ululere diantaranya,PT Oti Eya Abadi,PT Bumi nikel bungku (BNB),PT URM, dan bahkan 2 pabrik crusher yang aktif hingga sekarang,akan tetapi lagi-lagi kata masyarakat semua itu penggunaannya tak dinfokan kemasyarakat.
“Kalau musyarawarah itu hanya ketika penggunaan dana desa,kalau bantuan dari perusahaan tidak ada,bahkan pernah ada fee dari perusahaan 4000 permetrik ton,dimana masyarakag harusnya mendapat 1 juga 500 per orang itu dipotong oleh pemerintah desa,akhirnya sisa 700 per kepala rumah tangga kita dapat,”terang masyarakat ululere.
Arman selaku kepala desa ululere yang dikomfirmas terkait penilaian masyarakatnya atas kurang transparansinya dalam penggunaan anggaran bantuan dari pihak perusahaan memang mengakui pihaknya hanya musyarawarah ke badan permusyawaratan desa (BPD),tidak melibatkan masyarakat.
“Mereka kalau diundang untuk rapat kalau hanya untuk bahas apa yang kita mo bikin mereka kadang tidak hadir,mereka bahasakan bagamana baiknya,”ucap dalam saat di komfirmasi via telfn.
Selain itu, Arman menyebutkan soal potongan yang dipersoalkan masyarakat,itu bukan fee,akan tetapi itu sudah PPM,hanya masyarakat menyebut fee munkin biar gampan disebutkan, dan itu pembagiannya 70 dan 30.
“70 untuk masyarakat dan 30 untuk pembangunan didesa,”terangnya.
Adapun perusahaan crusher,Kata kades ululere,yang dimaksud masyakat itu tidak banyak bantuannya kadang hanya 7 juta, dan itu baru jalan di akhir 2021 ini.
“Dan semua bantuan-bantuan dari perusahaan itu kita bangun irisgasi,mesjid,gedung BPD,kegiatan pelatihan,turnamen,dan tempat pinus sebagian,”terang kades ululere.(Tim)