JAKARTA – Himpunan mahasiswa Labuhanbatu Raya Jakarta (Himlab Raya Jakarta) melakukan aksi demonstrasi di depan kantor KPK RI, Kamis (08/04), guna menuntut pihak KPK agar segera turun ke Kabupaten Labuhanbatu Utara karena diduga syarat dengan tindak korupsi dan maraknya mark up proyek yang dilakukan pejabat daerah.
Ketua Umum Himlab Raya Jakarta menegaskan, tindak korupsi ini bisa terjadi karena kurangnya leadership dari bupati Labura yg sekarang.
Dia juga menjelaskan, perubahan dan kemajuan yang diharapkan dari kepemimpinan Hendri Sitorus tidak pernah terlihat, justru banyak kegagalan.
“Salah satunya Labura gagal jadi tuan rumah MTQ tingkat provinsi kemudian APBD Labura ditolak anggota DPRD. Artinya Hendri Sitorus gagal menjadi pemimpin daerah yang diharapkan persis seperti masa kampanyenya pada pemilu kemarin,” ujar Ramadhan Syukur Ketua Umum Himlab Raya Jakarta kepada media.
Aksi demonstrasi ini sudah jilid dua di KPK dengan fokus terhadap penanganan KPK kepada beberapa kepala dinas di Labura khususnya Kadis Lingkungan Hidup Labura, yang sampai saat ini masih aktif.
Dugaan mark up yang dilakukan pada kegiatan pengadaan bahan bakar minyak kendaraan oprasional truk dan bettor sampah dan mesin babat Tahun 2021 yang bersumber dari APBD Rp 814.328.000,00 oleh Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu Utara.
Himlab raya Jakarta berharap KPK maupun kementerian terkait bisa turun tangan untuk melakukan audit terhadap pejabat daerah Labuhanbatu utara.
“Kami berharap kejadian penangkapan bupati mau pejabat lainnya ini tidak terjadi lagi di Labuhanbatu raya khususnya di Labura. Tapi jika tidak korupsi ini masih membudaya kami berharap KPK segera turun tangan ke daerah kami,” tambah Ramadhan syukur.
“Tiga pejabat Bupati kami mulai dari Labura, Labuhanbatu, Labusel sudah pernah ditahan karena kasus korupsi. KPK tolong segera turun tangan,” tutup Ramadhan Syukur.