Periksa & Proses,!! Temuan BPK: Pelaksanaan Pekerjaan Dinas PUPR Tapteng Tidak Sesuai Kontrak Rp2.953.172.925,88

 

 

Tapteng- Pelaksanaan Pekerjaan pada Dinas PUPR Tapteng Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp2.953.172.925,88 “Pemkab Tapanuli Tengah menyajikan anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada LRA TA 2019 sebesar Rp127.261.427.992,00 dan realisasi sebesar Rp121.900.579.067,97 atau 95,79% dari anggaran.

Realisasi belanja modal tersebut, diantaranya merupakan realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas PUPR sebesar Rp77.937.004.920,00. “Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik bersama PPK, penyedia barang jasa, pengawas dan Inspektorat, diketahui terdapat kelebihan pembayaran pada 11 kontrak belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp2.953.172.925,88, dengan rincian sebagai berikut. Kekurangan Volume 11 Paket Pekerjaan Pada Dinas PUPR

(1.Lanjutan Peningkatan Jalan Simpang III-Sigodung Kecamatan Sirandurong CV GD 500.668.176,48
(2.Pembangunan Jalan menuju Papan Tinggi CV KB 91.900.088,81
(3.Peningkatan Jalan Sogar – Sigolang CV Rog 138.720.781,67
(4.Peningkatan Jalan Hutanabolon – S. Kalangan II Kecamatan Tukka CV Pag 701.296.140,70
(5.Peningkatan Jalan Ruas Hutabalang – Bulu Suratan Kecamatan Badiri CV KB 302.716.783,06
(6.Pembangunan Jalan Menuju Masjid Taqwa, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Pandan
CV GM 3.732.726,69
(7.Peningkatan Jalan Ruas Sibabangun – Pulo Pakkat Kecamatan Sibabangun CV KB 379.621.559,56
(8.Peningkatan Jalan Sibabangun-Simanosor, Kecamatan Sibabangun CV Sim 130.596.616,59
(9.Peningkatan Jalan Uratan – Ladang CV FC 305.657.973,73
(10.Peningkatan Jalan Ruas Manduamas Lama – Simanukmanu CV FC 383.607.727,48
(11.Rehabilitasi D.I. Lae Bingke Kecamatan Sirandorung CV CK 14.654.351,11

Jumlah 2.953.172.925,88

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 10 ayat (1) huruf k, “Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadi kelebihan pembayaran sebesar
Rp2.953.172.925,88, Hal tersebut disebabkan oleh: PPK kurang cermat dalam mengendalikan kontrak dan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang diserahkan Dan Kepala Dinas PUPR sebagai pengguna anggaran kurang optimal dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan di satuan kerja yang dipimpinnya.

(team media cyber grup nasional)-sumber LHP BPK