Foto : Pimpinan LSM LPPDM( Lembaga pengkaji peneliti demokrasi masyarakat) NTT ,Marsel Nagus Ahang SH
.
.
.
.
NTT- Pimpinan LSM LPPDM( Lembaga pengkaji peneliti demokrasi masyarakat) NTT ,Marsel Nagus Ahang SH .meminta seluruh rakyat NTT, agar lakukan gerakan people power guna menolak dan memberhentikan ,viktor bungtilu laiskodat selaku gubernur NTT,dan yosep Nai Soi selaku wakil gubernur , dari jabatanya ,karena keduanya membuat bumerang yang melakukan pesta pora dipulau semau pada tanggal 27 agustus 2021 disaat dalam situasi pandemi covid 19 pada level 4
Pimpinan LSM LPPDM juga menilai bahwa instruksi No 6 Tahun 2020 Tentang penegakan protokol kesehatan adalah syarat kepentingan politik,dan instruksi tersebut bukan sebagai dasar hukum yang berisi perangkat norma atau kaidah rechtsregel yang mempunyai sifat memaksa.ujarnya
Ahang juga menilai bahwa, ST/3220/X1/KES.7/2020 tertanggal 16 November 2020 yang berisi pasal 212 KUHP ,pasal 214 ayat (1) dan ayat(2) KUHP ,pasal 216 KUHP dan pasal 218 KUHP adalah pasal pidana yang hanya diterapkan kusus bagi masyarakat kecil yang melanggar protokol kesehatan,sehingga apapun yang dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur NTT mereka tetap enjoi dan bersenang senang dan perbutan mereka tidak tergolong tindakan pidana .
Salah satu cara kita masyarakat NTT agar lakukan people power serta mendesak DPRD propinsi dan DPRD kabupaten kota di NTT,untuk lakukan pansus terhadap tindakan gubernur dan wakil gubernur NTT yang telah melakukan pesta pora dipulau semau .
Percuma kita mendesak kapolda ,kapolri dan mendagri untuk mengusut kasus tersebut ,karena sangat tidak mungkin gubernur dan wakil gubernur NTT diperiksa sebagai pelaku tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan.
Dalam hal tersebut Rakyat NTT harus Lakukan people power terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yang Perta Pora dipulau semau memberhentikan dari jabatanya. Pungkas Marsel Nagus Ahang SH