Morowali- Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Morowali terhadap pengantar nota keuangan dalam rangka penyampaian Ranperda Tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2020.
Oleh Bapak Aksa Ishak, Partai Demokrat tetap konsisten dalam mengawal jalanya pemerintahan di Kabupaten Morowali, sebagai partai oposisi tentunya Demokrat selalu menjadi garda terdepan dalam mengoreksi kinerja pemerintahan yang di pandang tidak sejalan dengan keinginan masyarakat.
Setelah mendengar dan mencermati penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 yang disampaikan Bupati Morowali, fraksi Demokrat menyampaikan pandanganya yakni :
- Dalam realisasi APBD tahun 2020 yang ditetapkan terjadi ketidak balance antara pendapatan dan belanja sehingga terjadi Surplus. Partai Demokrat menilai bahwa surplus yang terjadi di tahun 2020 lebih di akibatkan banyaknya kegiatan (visi-misi) yang tidak terealisasi (janji doang,)
- Fraksi Demokrat menilai masih banyak program unggulan pemerintah yang belum terealisasi, padahal pemerintahan sudah berjalan hampir Tiga tahunan. Contoh program Rp. 200 juta pertahun untuk satu desa belum ada realisasi sama sekali.
3.Adanya program yang tidak berkesinambungan (hulu-helir) yang dirasakan masyarakat pertanian. Contoh Sosialisasi tentang tanaman padi organik yg membuat banyak petani padi beralih menanam padi organik. Namun kenyataanya tidak ada tindak lanjut dari program ini, sehingga petani kebinguangan tentang pemasaran pasca panen.
- Sehubungan dngan program pencegahan Covid-19 yg telah di anggarkan dalam Anggaran belanja pemerintah, fraksi Demokrat mempertanyakan kesuksesan dari program tersebut. Sebab tidak ada laporan tentang perkembangan program tersebut. Demokrat juga menilai pemerintah kurang maksimal dalam sosialisasi tentang pentingnya Vaksin Covid-19 sehingga msih banyak masyarakat yang enggan utk di vaksin.
- Selanjutnya partai Demokrat menilai lambatnya pemerintah dalam menjalankan program2 yang telah di tuangkan dalam peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja pemerintah tahun 2021, ini dibuktikan dngan belum adanya program/kegiatan yg berjalan maksimal pada triwulan 2, hal inilah yang menjadi penghambat perputaran ekonomi masyarakat.
Catatan, Fraksi Partai Demokrat mengucapkan selamat dan memberikan Apresiasi kepada Saudara Bupati Morowali dan seluruh jajaran aparatur pemerintah kabupaten Morowali yang sudah bekerja keras, sehingga mendapatkan kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI terhadap LKPD tahun 2020.
Syarifudin Hafid : Jangan Berbangga dengan status WTP yang di peroleh karna masyarakat tidak paham dengan itu. Tapi banggalah kalau Visi-Misi yang di janjikan waktu kampanya dapat direalisasikan, karna masyarakat menunggu janjimu,”Tutup.