Manggarai-NTT- LSM LPPDM (Lembaga pengkaji peneliti demokrasi masyarakat) yang berdomisili di kabupaten manggarai Provinsi NTT mendesak Bupati Deno kamelus segera mengindahkan surat dari komisi Aparatur sipil negara dengan no R.1534/KASN/9/2020, dengan perihal rekomendasi terkait dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama tahun 2019 dilingkungan pemerintah kabupaten Manggarai, NTT
Pimpinan LSM LPPDM Marselus Nagus Ahang.SH kepada TIM media GRUP, minggu (27/12) menjelaskan, surat tersebut ditujukan kepada bupati Manggarai tertanggal Jakarta 8 September tahun 2020
“Saya mengecam keras terhadap kebijakan Bupati Deno kamelus dalam hal mengambil kebijakan mengangkat lima pejabat Pratama yang belum memenuhi persyaratan” tegas Ahang
Menurut Ahang keputusan bupati Manggarai bernomor HK/564/2019 tanggal 13 Desember 2020 adalah syarat kepentingan politik dan syarat KKN.
Ahang menjelaskan, adapun nama nama yang di lantik tersebut antara lain, Kanis Nasa, sebagai kepala dinas lingkungan hidup, Veni Diana Wanggut sebagai kepala dinas komunikasi dan informatika, Lorens Santu sebagai asisten administrasi, Bour Maxi sebagai inspektur daerah, Remigius Harum sebagai kepala Badan kepegawaian daerah.
Ahang mendesak, pihak Penegak hukum baik Polres, Jaksa dan KPK, segera mengambil tindakan hukum terhadap perilaku dari bupati Deno yang melawan serta melacuri regulasi.
Ia juga menjelaskan, ada dugaan bahwa pengangkatan pejabat tersebut dibayar upeti oleh oknum lima orang tersebut diatas, dan apalagi Komisi ASN sudah memberi surat secara tegas bahwa selama 14 hari harus kelima pejabat tersebut dikembalikan ke posisi semula sebagaimana ASN biasa. tutup Ahang
Sementara itu bupati Deno sampai berita ini di terbitkan belum memberikan klarifikasi dan hak jawabnya, tim media/wartawan beberapa menghubungi melalui via telefon namun belum bisa terhubung untuk berkomunikasi.
(lp-tim media grup)NTT