Foto praktisi hukum: NUR HAKIM,SH
Banyuwangi- SELIDIKKASUS.COM , Disela-sela kesibukannya sebagai advokat / pengacara dan konsultan hukum, praktisi hukum NUR HAKIM,SH masih menyempatkan diri untuk meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya guna terbentuknya birokrasi desanya yang benar-benar transparan dan bersih dari unsur KKN, Semuanya ia jalani dengan hati tanpa ada tendensi atau maksud apapun kecuali ingin pemdes yang bersih pastinya sejahtera warganya, Tiada pemerintahan desa manapun yang berjalan bila pendapatan asli desa (PAD), terkungkung akan kepentingan pribadi,
Selasa 1 september 2020 kepada awak media menyampaikan- NUR HAKIM ,SH menyoroti TKD dan proyek lainnya yang ada di desanya yaitu desa sembulung kecamatan cluring, kabupaten banyuwangi, patut diduga banyak penyimpangan di mulai dari proses ptsl, tanah kas desa yang di sewakan ke warga, serta TKD yang saat ini di bangun ruko di pasar desa
informasi yang di dapat dengan adanya bangunan ruko pasar itu terjadi ketidak sinkronan dalam hal pelaksanaanya, terutama pembangunnnya serta pembagian prosentase antara pemdes dengan pihak ke tiga, tutur nur hakim
Tambahnya- saya juga heran selama ini kemana saja peran BPD yang katanya menjadi wakil warga desa atau DPRD nya warga, melihat semua itu terkesan tertutup mulutnya rapat hinggga tidak bisa lagi melakukan pengawasan dan kontrol terhadap semua kebijakan pemdes, ucap nur hakim
KADES yang baru terpilih juga sama selama ini terkesan mati suri yang seharusnya menjadi pelopor dalam hal menjaga ,mengamankan dan melakukan pengelolaan ASET – ASET DESA terutama yang menyangkut ruko pasar sampai saat ini yang hampir 10 bulan juga belum da action ,
aset desa mau di kemanakan?? mau di diamkan tanpa kebijakan??? Informasi yang kami terima sempat ada pemanggilan kades yang lama ke pendopo desa di situ ada BPD, tokoh agama dan masyarakat serta kades terpilih , dan sampai saat ni juga belum ada kejelasann HASIL dari pertemuan setengah tahun yang lalu. Sebut nur hakim
sungguh miris kalau saya pribadai melihat ini semua dan sangat tidak masuk akal bila tidak ada warga yang peduli akan semua ini,, saya pribadi menunggu warga yang sepemikiran serta kepedulian terhadap keadaan desa untuk bersama sama action, pungkas nur hakim
bila sampai batas waktu yang saya anggap cukup bila harus saya sendiri akan saya jalani melakukan pelaporan atau pengaduan ke pihak- pihak terkait, saya tidak peduli dampak dari pelaporan atau pengaduan yang nantinya di lakukan pemeriksaan menyeluruh oleh pihak terkait baik kepada BPD serta jajaran kades lama atau baru, sekdes dan perangkat desa lainnya, pungkas nur hakim
Karena saya hanya ingin desa sembulung bersih dari unsur KKN dan dan sejahtera warganya. bila memang di temukan unsur pidana upaya memperkaya diri serta merugikan negara saya harap nantinya bisa di proses secara hukum sesuai UU yang berlaku, Harapnya
Jadi dengan ini saya Nur Hakim.SH menghimbau bagi warga desa yang mampu berpikir dan peduli terhadap desa dan kepentingan bersama demi kemajuan desa kita ayo bareng bareng dalam memperjuangkan transparansi baik birokrasi desa,penyaluran bantuan ke warga baik daerah,pusat dan kementrian, ruko pasar dan TKD lainnya,
jangan hanya fanatik buta yang hanya bisa menutup hati nurani saudara semua, jangan hanya kritis di permukaan,kita harus ACTION kalau ingin desa kita lebih baik lagi. ujar Nur hakim
Nur hakim.SH melihat dari kaca mata hukum apapun bentuknya bila baik BPD , kades , sekdes dan perangkat desa lain yang hanya diam tanpa action melihat ini semua padahal di situ diduga ada kerugian / kebocoran kas desa, dan atau tidak menjalankan fungsi dan kewenangannya masing masing
bila mana nantinya ada pelaporan, saya berharap semua elemen lembaga yang di desa di periksa semua , KARENA itu sudah menjadi tanggung jawabnya terutama kades dan bpd yang di sumpah langsung oleh bupati, guna menjalankan tugas ,fungsi dan kewenangannya,, Carut marut yang hampir setahun masa transisi sampai saat ini masih sangat kentara belum lagi masalah bansos, blt dll semuanya rancuuuu, pungkasnya.
Tim banyuwangi/media grup