Persatuan Guru NU (Pergunu) Hearing dengan DPRD Gresik, Bahas Bansos JPS.

Persatuan Guru NU (Pergunu) Hearing dengan DPRD Gresik, Bahas Bansos JPS.

Gresik – Selidikkasus.com
PC Persatuan Guru NU (Pergunu) Kabupaten Gresik tadi siang mendatangi gedung DPRD Gresik untuk melakukan Hearing.

Kedatangan mereka Tak lain adalah ingin membahas kelanjutan rencana Bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang diajukan ke Pemda Gresik.

Seperti diketahui, Pemda Kabupaten Gresik sepakat menganggarkan Dana untuk JPS senilai Rp 210 Milyard. JPS akan di bagikan ke 116 ribu penerima sebesar Rp 600 ribu selama tiga bulan (April,Mei,Juni).

Fandi Ahmad Yani selaku ketua DPRD mengatakan,”memang guru diniyah dan non PNS masuk menjadi calon penerima JPS. Maka dari itu, ia akan memperjuangkannya hingga para guru bisa mendapatkan Bantuan,”ujarnya.

“Jadi ini disampaikan oleh Pergunu ada guru yang belum terdata,ini yang kami tangkap. Nanti akan kami komunikasikan dan tindak lanjuti ke Bappeda,”sambung Yani usai hearing bersama Persatuan Guru NU (Pergunu) Gresik, Senin (11/5/2020).

Politikus PKB ini menuturkan, pandemi corona ini sangat berdampak bagi ekonomi Sosial di masyarakat. Bahkan, semua profesi terdampak adanya pelambatan ekonomi.

Lebih lanjut Yani mengungkapkan, guru juga terdampak dengan pandemi ini. Maka dari itu, ia juga meminta kepada Pergunu untuk mendata seluruh guru diniyah dan non PNS untuk mendapatkan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

“Jadi Kita akan perjuangkan semoga JPS dari Pemda ini bermanfaat. Kami juga apresiasi Pergunu yang proaktif menjalin komunikasi dengan Kita,”tambahnya.

Sementara itu Wakil ketua DPRD Kabupaten Gresik, Ahmad Nurhamim menambahkan, memang saat ini yang Membuat lamban dalam Penyaluran JPS adalah database kemiskinan yang belum ada dan belum update.

Sehingga, lanjut ketua DPD Golkar Kabupaten Gresik, saat ini Pemda masih berkecimpung soal pendataan serta verifikasi hingga ke desa. ia meminta, pemerintah Bekerja lebih cepat dan akurat. Sehingga JPS cepat tersalurkan.

” Pemda belum punya database yang akurat, yang bisa update setiap saat. Ini kelemahan Kita. Seperti pandemi ini pendataan sangat menyita waktu,” terang ANha panggilan akrabnya.

Sementara Syamsul Anam ketua Pergunu Gresik berharap Dewan bisa memperjuangkan guru diniyah dan non PNS yang juga terdampak covid19 bisa mendapatkan Bantuan sosial.

” Jadi yang terdata di Bappeda itu guru non formal, yang guru formal dari Kober hingga SMA SMK belum,” jelasnya.

Saat ini ada 12 ribu guru non formal dan 16 ribu guru formal yang mengajar dari tingkat TK hingga SMA. Maka dari itu , ia ke Dewan untuk memperjuangkan agar mendapatkan JPS,” terangnya.

LP -Korda Gresik Fununul Ihsan