Orang tua kita sering berpesan bahwa tembok pun bisa punya telinga. Dulu itu hanya peringatan agar kita menjaga lisan. Hari ini pesan itu terasa seperti berita nasional.
Sejak awal November 2026, publik dikejutkan oleh kabar yang sulit dipercaya. Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri terkait dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Menurut pemberitaan, dugaan penyadapan itu terjadi pada rentang 2025–2026, ketika Listyo Sigit masih aktif menjabat Kapolri. Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan data elektronik yang berkaitan dengan aktivitas tersebut sejak Oktober 2026. Presiden kemudian memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan, dan Istana menyebut dugaan ini mengarah ke makar. Polri pun membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan makar dan penyadapan tersebut.
Sebagai penulis, saya menegaskan satu hal sejak awal, ini masih dugaan. Status tersangka bukan putusan hukum. Asas praduga tak bersalah berlaku untuk siapa pun, termasuk seorang jenderal bintang empat. Justru karena itu pengadilan yang terbuka dan jujur menjadi harapan kita bersama.
Cermin dari Washington
Sejarah dunia pernah punya perkara yang mirip bentuknya. Pada 17 Juni 1972, lima orang ditangkap di kompleks Watergate di Washington. Mereka tertangkap membobol dan memasang alat penyadap di markas Komite Nasional Partai Demokrat. Kelompok itu terkait dengan kampanye pemilihan ulang Presiden Richard Nixon.
Pembobolan itu sendiri ternyata bukan puncak masalah. Yang menjatuhkan Nixon adalah upaya menutup-nutupinya. Rekaman percakapan 23 Juni 1972, yang dikenal sebagai tape “smoking gun”, menunjukkan Nixon memerintahkan agar CIA menghentikan penyelidikan FBI. Wartawan Washington Post, Bob Woodward dan Carl Bernstein, menunjukkan keterlibatan orang-orang dekat Nixon dan bahwa penyadapan itu dibiayai dari dana kampanye yang dicuci secara ilegal. Pada 24 Juli 1974, Mahkamah Agung AS dengan suara 8-0 memerintahkan Nixon menyerahkan rekaman itu. Dua minggu kemudian, menghadapi hampir pasti pemakzulan, Nixon mengumumkan pengunduran diri pada 8 Agustus 1974, efektif keesokan harinya. Dalam rangkaian skandal itu, 69 orang didakwa dan 48 orang dihukum, banyak di antaranya pejabat tinggi pemerintahan Nixon.
Beda Panggung, Sama Pelajaran
Saya tidak sedang menyamakan keduanya. Watergate menyadap lawan politik, sedangkan kasus kita menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara sendiri. Perkaranya baru bergulir, dan banyak hal belum terang. Siapa yang memberi perintah? Untuk apa data itu dikumpulkan? Pertanyaan itu bahkan sudah dilempar ke ruang politik. Yusril Ihza Mahendra pun menyebut adanya upaya melumpuhkan Presiden. Semua itu belum terbukti, dan hanya proses hukum yang bisa membuktikannya.
Tetapi dari Watergate kita belajar tiga hal yang relevan untuk kita.
Pertama, kejahatan kekuasaan biasanya kalah oleh keterbukaan, bukan oleh kecepatan. Watergate runtuh karena pers yang tekun, Kongres yang berani, dan pengadilan yang tidak tunduk. Kita punya semua itu mulai dari penyidik, DPR, hakim, dan media. Ujiannya adalah apakah mereka bekerja tanpa pandang bulu.
Kedua, yang paling berbahaya adalah menutupi perkara, bukan sekadar perkaranya. Kita patut waspada pada dugaan penghapusan data elektronik. Barang bukti digital yang hilang sama saja dengan rekaman Nixon yang dihapus.
Ketiga, institusi harus lebih besar daripada orangnya. Penyadapan hanya sah bila ada dasar hukum dan pengawasan. Tanpa itu, alat negara berubah menjadi alat segelintir orang.
Rakyat Desa Hanya Bisa Bertanya
Di sinilah suara dari desa perlu didengar yang dimana bukan ahli telekomunikasi dan tidak paham cara kerja alat sadap. Tetapi mereka paham ketimpangan.
Hari ini yang terasa bukan perdebatan di ibu kota, melainkan harga kebutuhan pokok dan sulitnya mencari kerja. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 79.302 orang terkena PHK sepanjang Januari – November 2025, dan para ekonom menilai pelemahan daya beli menggerus konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama pertumbuhan. Para ekonom bahkan memperingatkan bahwa tekanan ini bukan sekadar perlambatan biasa, melainkan erosi daya tahan kelas yang selama ini menopang konsumsi nasional. Pemerintah sendiri mengakui kondisi ini. Penundaan pajak lokapasar disebut demi menjaga daya beli di tengah kondisi ekonomi yang masih menjadi perhatian pemerintah.
Tentu saya tidak menuduh bahwa penyadapan menyebabkan harga naik. Pertanyaan saya lebih sederhana. Ke mana energi, waktu, dan kepercayaan negara terbuang? Ketika elite sibuk saling mengintai semantara para petani dan nelayan di pesisir tidak punya juru bicara. Krisis kepercayaan di puncak selalu mahal ongkosnya, dan yang membayar adalah mereka yang paling jauh dari pusat kekuasaan.
Watergate berakhir bukan karena satu orang jahat tertangkap, melainkan karena sistem akhirnya memaksa kekuasaan tunduk pada hukum. Itulah ukuran yang kita tunggu. Selama telinga negara lebih tajam daripada telinganya terhadap keluhan rakyat, kita patut bertanya. Kekuasaan ini sebenarnya mendengarkan siapa?
Oleh: Marsel Ahang, Aktivis LSM LPPDM NTT