JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI) secara resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak hormat kepada Amir Makmun dari jabatannya sebagai Ketua OKK Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AKPERSI Provinsi Sumatera Selatan.
Keputusan tegas ini tertuang dalam Surat Keputusan DPP AKPERSI Nomor: 50/SK/AKPERSI/DPP/XI/2026 yang ditandatangani di Jakarta pada 12 November 2026 oleh Ketua Umum Rino Trivono, S.Kom., S.H., C.R.I., C.LI., C.F.I., C.F.I.F., C.H.J. dan Sekretaris Jenderal Budianto, C.B.L., C.LI., C.IL.
Pemecatan ini dilakukan menyusul hasil evaluasi dan rapat pengurus DPP AKPERSI terkait beredarnya video viral di media sosial yang melibatkan yang bersangkutan. Berdasarkan pertimbangan organisasi, video tersebut dinilai telah menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat serta mencederai kehormatan, kredibilitas, dan nama baik institusi AKPERSI.
Ketua Umum DPP Asosiasi Keluarga Pers Indonesia, Rino Trivono, menyoroti secara khusus tayangan video berdurasi cukup lama tersebut. Menurutnya, tindakan dan sikap Amir Makmun dalam video itu sama sekali tidak mencerminkan etika maupun akhlak yang baik sebagai pengurus organisasi pers.
“Dengan video yang berdurasi cukup lama itu, Saudara Amir Makmun tidak mencerminkan etika dan akhlak, maka dari hasil rapat sepakat memecat Amir Makmun dari kepengurusan DPD AKPERSI Sumatera Selatan,” tegas Rino.
Lebih lanjut, Rino mengingatkan seluruh jajaran pengurus dan anggota agar senantiasa menjaga marwah organisasi. “AKPERSI ini menjunjung tinggi asas kekeluargaan, bukan bertindak semaunya saja dengan nada tinggi,” ujarnya.
Dalam poin surat keputusan tersebut, DPP AKPERSI juga menyatakan bahwa tindakan yang bersangkutan dinilai tidak mencerminkan keteladanan, integritas, profesionalisme, serta tanggung jawab moral seorang pengurus organisasi. Perbuatan tersebut dinilai fatal dan bertentangan langsung dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) serta Kode Etik Organisasi AKPERSI.
“Demi menjaga kehormatan, kredibilitas, dan nama baik serta terus berjalannya roda organisasi, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia memecat dari keanggotaan dan SK kepengurusan DPD AKPERSI Provinsi Sumatera Selatan,” demikian bunyi petikan keputusan tersebut.
Melalui surat keputusan ini, DPP AKPERSI juga melarang keras yang bersangkutan untuk menggunakan atribut maupun Kartu Tanda Anggota (KTA) AKPERSI. Pihak organisasi menegaskan akan memproses secara hukum yang berlaku jika yang bersangkutan tetap membawa nama organisasi atau mengatasnamakan AKPERSI di kemudian hari.
Rilis DPP AKPERSI
Leave a Reply