Pengamat dan Praktisi Hubungan Industrial apresiasi Sosialisasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI
Disampaikan oleh Pengamat Hukum Ketenagakerjaan, Johan Imanuel, pihaknya menyampaikan apresiasi karena secara cepat melakukan sosialisasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
“Saya bersama-sama rekan Komunitas Pengawal RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ikut menyaksikan sosialisasi via kanal YouTube. Kami apresiasi karena Kementerian Ketenagakerjaan RI langsung cepat melakukan sosialisasi ini agar terjawab berbagai pertanyaan seputar PKWT, Alihdaya, Hak Istirahat Panjang, Cuti Tahunan, Cuti Bersama”. ujar Johan
Selain itu Johan bersama Komunitas akan merespon keterangan Kementerian yang dalam waktu dekat akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah.
“Kami akan menyampaikan permohonan audiensi untuk ikut memberikan masukan terhadap Peraturan Pemerintah yang akan menjadi Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan”.
“Komunitas dalam waktu dekat ini akan bersurat ke Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk audiensi dan siap mengawal terbitnya Peraturan Pemerintah yang menjadi Pelaksana UU Pelindungan Ketenagakerjaan”. tambah Johan
Sementara itu dari Founder DuniaHR, Yanuar Aditya, menyampaikan apresiasinya terhadap diundangkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan terutama pasal terkait Hubungan Pekerjaan Tertentu dan Tenaga Kerja Sektor Informal diharapkan nantinya dapat diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaan dari Pasal Hubungan Pekerjaan Tertentu dan Tenaga Kerja Sektor Informal yang mengatur mengenai program Jaminan Sosial apa saja yang diberikan dan Penyelesaian Perselisihan apakah melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) atau Melalui Pengadilan Negeri dan Pelindungan Pekerja dengan hubungan kemitraan Non Digital.
Terkait dengan Alihdaya Yanuar mengharapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan turunan dari UU Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur kembali terkait Alihdaya Pemborongan sehingga dapat menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan hubungan kerja Alihdaya dengan konsep pemborongan pekerjaan yang selama ini sudah berlangsung sejak UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Yanuar berharap UU Pelindungan Ketenagakerjaan dapat menjadi Payung Hukum bagi seluruh Pekerja di Indonesia (formal dan informal) tetapi tetap dapat mendorong pertumbuhan Investasi dan ekonomi di Indonesia.
Founder DuniaHR lainnya, James Carlos Sinaga, menyampaikan “terdapat aturan-aturan yang mengalami perubahan dan juga ada aturan baru pada UU Pelindungan Ketenagakerjaan ini, salah satunya tentang mekanisme pemutusan hubungan kerja yang mewajibkan adanya kesepakatan bersama atau putusan yang bersifat tetap terlebih dahulu.
“Maka dari itu penting adanya peraturan pelaksana guna melengkapi UU PK ini, apakah mekanisme PHK ini wajib diberlakukan untuk semua jenis PHK?”tutup James
Demikian siaran pers ini untuk diberitakan.
Narahubung
Johan Imanuel