DLH Muara Enim Dipertanyakan, Data Pengawasan Limbah PT DBU Tak Ditemukan

Muara Enim selidikkasus.com— Pernyataan pihak PT DBU terkait pengawasan dan pengelolaan limbah kembali menjadi sorotan. Perusahaan sebelumnya menyampaikan bahwa pengawasan terhadap limbah dilakukan secara rutin, bahkan disebut satu kali dalam satu minggu, serta telah dilaksanakan sesuai prosedur dan tidak ditemukan persoalan.

Namun, pernyataan tersebut kini dipertanyakan setelah tim media SelidikKasus.com mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Muara Enim, Jumat (25/9/2026), untuk meminta konfirmasi mengenai hasil pengawasan limbah PT DBU, termasuk hasil pemeriksaan laboratorium terhadap kualitas air limbah.

Dalam kunjungan tersebut, tim menemui Eka. Namun, berdasarkan keterangan yang diterima tim, pihak DLH belum dapat menunjukkan atau memberikan data hasil pemeriksaan maupun dokumen laboratorium terkait limbah PT DBU.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: jika pengawasan terhadap limbah PT DBU benar-benar dilakukan secara rutin, lalu di mana data hasil pengawasan dan hasil uji laboratoriumnya?

Sebelumnya, Humas PT DBU, Narsih, saat dikonfirmasi media pada Jumat (25/9/2026), menyampaikan bahwa pihak perusahaan telah menjalankan kegiatan sesuai prosedur. Pernyataan tersebut kini perlu dijelaskan lebih terbuka agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

Apalagi, sebelumnya terdapat keluhan masyarakat terkait kondisi air di wilayah Pelawaran, yang disebut warga berbau dan kotor serta diduga berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Dugaan tersebut tentunya masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dan uji laboratorium resmi, sehingga tidak boleh disimpulkan sepihak.

DLH Jangan Hanya Diam, Masyarakat Berhak Tahu

Persoalan lingkungan hidup bukan perkara kecil. Air merupakan kebutuhan dasar masyarakat, terlebih ketika sebagian warga masih bergantung pada sumber air sekitar untuk kebutuhan sehari-hari.

Karena itu, DLH Kabupaten Muara Enim diharapkan tidak berhenti pada pernyataan administratif, tetapi membuka hasil pengawasan dan memastikan pemeriksaan kualitas air dilakukan secara objektif dan terukur.

Begitu pula DPRD Kabupaten Muara Enim diharapkan menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta penjelasan dari DLH maupun PT DBU terkait persoalan tersebut.

Jika perusahaan menyatakan telah memenuhi prosedur, tunjukkan hasil pemeriksaannya. Jika pengawasan telah dilakukan, buka datanya. Dan jika air dinyatakan aman, biarkan hasil laboratorium yang membuktikannya.

Masyarakat berhak mendapatkan kepastian mengenai kualitas lingkungan tempat mereka hidup.

Hingga berita ini diterbitkan, pertanyaan mengenai hasil pemeriksaan dan data laboratorium limbah PT DBU masih menjadi hal yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak terkait.

Lp:jurnalis selidikkasus.com