MUARA ENIM – Sorotan terhadap arah kepemimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)

Muara Enim selidikkaus.com semakin menguat. Sejumlah masyarakat dan aktivis mempertanyakan independensi pengambilan kebijakan serta munculnya figur-figur dengan rekam jejak hukum di sekitar lingkaran pemerintahan.

Seorang aktivis masyarakat dari SelidikKasus.com menilai, seorang pemimpin seharusnya mampu mengambil keputusan secara mandiri, berpihak pada kepentingan masyarakat, serta tidak memberikan ruang terlalu besar kepada pihak-pihak tertentu untuk memengaruhi kebijakan pemerintahan.

“Kalau benar seorang pemimpin dikendalikan atau terlalu dipengaruhi oleh pihak tertentu yang memiliki persoalan hukum, tentu ini harus menjadi perhatian serius. Masyarakat berhak tahu siapa yang sebenarnya memengaruhi arah kebijakan di daerah ini,” tegasnya.

Menurutnya, masyarakat tidak lagi membutuhkan sekadar semboyan, pencitraan, maupun cerita tentang perubahan. Yang dibutuhkan adalah bukti nyata berupa kebijakan yang menyentuh kepentingan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang transparan.

“Jangan hanya banyak bicara tentang perubahan, tetapi masyarakat tidak melihat perubahan yang nyata. Kepercayaan masyarakat itu bukan sesuatu yang boleh dianggap remeh,” ujarnya.

Ia juga menyoroti keberadaan figur yang disebut memiliki rekam jejak perkara korupsi atau persoalan hukum di sekitar lingkaran kekuasaan. Menurutnya, apabila benar terdapat pihak dengan rekam jejak tersebut yang kembali memperoleh akses atau pengaruh dalam pemerintahan, maka harus ada penjelasan terbuka kepada publik.

“Muara Enim ini memiliki banyak tokoh dan sumber daya manusia yang bisa dipercaya. Pertanyaannya, mengapa harus kembali melibatkan orang-orang yang memiliki rekam jejak hukum? Masyarakat tentu mempertanyakan hal itu,” katanya.

Ia menegaskan, kritik tersebut bukan semata-mata persoalan pribadi, melainkan menyangkut kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

“Jangan sampai masyarakat setiap hari disuguhi persoalan yang berkaitan dengan korupsi, sementara figur-figur yang pernah tersandung kasus hukum justru kembali berada di sekitar kekuasaan. Kalau memang tidak ada persoalan, jelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” tegasnya.

Sorotan juga diarahkan kepada DPRD Kabupaten Muara Enim. Aktivis tersebut meminta lembaga legislatif tidak hanya menjadi penonton, tetapi menggunakan fungsi pengawasan untuk meminta penjelasan apabila terdapat kebijakan maupun kondisi pemerintahan yang menimbulkan keresahan publik.

“DPRD punya fungsi pengawasan. Kalau ada persoalan yang menjadi pertanyaan masyarakat, panggil pihak terkait dan minta penjelasan secara terbuka. Jangan biarkan masyarakat bertanya-tanya tanpa jawaban,” katanya.

Menurutnya, Muara Enim membutuhkan pemerintahan yang mampu membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan, integritas, dan keberanian mengambil keputusan tanpa tekanan dari kepentingan tertentu.

“Jangan hancurkan kepercayaan masyarakat. Muara Enim harus bisa menunjukkan bahwa pemerintahan berjalan berdasarkan aturan dan kepentingan rakyat, bukan karena pengaruh orang-orang tertentu,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang menjadi sorotan dalam pernyataan tersebut masih dalam proses konfirmasi. SelidikKasus.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak terkait untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Lp:jurnalis selidikkasus.com