Ketua DPC GRIB Jaya Muara Enim Tegaskan Pengawasan Daerah Harus Berjalan Sesuai Koridor Hukum

MUARA ENIM — Menanggapi beredarnya seruan aksi dari kelompok LSM luar daerah, Pemerhati Situasi Terkini (PST), terkait pengelolaan hibah Pemerintah Kabupaten Muara Enim senilai Rp35 miliar untuk pembangunan Gedung Sport Center, area parkir, dan mess Eselon III Kejati Sumsel, DPC GRIB Jaya Kabupaten Muara Enim menyampaikan sikap dan meminta seluruh pihak mengedepankan data serta mekanisme hukum.

Ketua DPC GRIB Jaya Kabupaten Muara Enim, Azuar Anas, S.Pd., menilai pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah merupakan hal yang sah dan penting. Namun, menurutnya, kritik maupun tudingan harus disampaikan berdasarkan data, dokumen, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

«“Kami mendukung masyarakat dan lembaga sosial kontrol untuk ikut mengawasi pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Namun, pengawasan harus dilakukan secara objektif, berdasarkan data dan mekanisme hukum. Jangan sampai isu yang belum terverifikasi justru menimbulkan keresahan dan mengganggu kondusivitas daerah,” tegas Azuar Anas.»

Ia menambahkan, masyarakat lokal juga memiliki hak untuk turut mengawal kebijakan dan pembangunan di daerah. Karena itu, menurutnya, setiap persoalan sebaiknya dikedepankan melalui dialog, klarifikasi, dan jalur hukum yang tersedia.

Sementara itu, Ketua Advokasi DPC GRIB Jaya Kabupaten Muara Enim, Taufik Hidayat, S.H., menyampaikan bahwa persoalan hibah pemerintah daerah perlu dilihat secara menyeluruh, mulai dari dasar pemberian hibah, dokumen perencanaan, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah memiliki mekanisme dan regulasi yang harus diperiksa secara utuh sebelum muncul kesimpulan mengenai adanya penyimpangan atau tidak adanya realisasi.

Taufik juga menekankan pentingnya membedakan antara kritik, dugaan, dan fakta yang telah dibuktikan melalui pemeriksaan resmi. Apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam pengelolaan anggaran, pihak yang memiliki bukti dapat menyampaikannya kepada aparat pengawasan maupun aparat penegak hukum sesuai kewenangan.

“Jangan sampai kesimpulan hukum dibuat hanya berdasarkan informasi sepihak. Semua pihak harus memberikan ruang kepada pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memberikan klarifikasi serta menunjukkan dokumen pertanggungjawabannya,” jelas Taufik.

DPC GRIB Jaya Kabupaten Muara Enim menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghalangi fungsi kontrol masyarakat, LSM maupun media. Sebaliknya, pengawasan terhadap penggunaan uang negara dinilai penting untuk memastikan pembangunan berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, GRIB Jaya meminta seluruh pihak, baik dari dalam maupun luar daerah, mengedepankan etika, objektivitas dan kepastian hukum dalam menyampaikan kritik.

DPC GRIB Jaya juga mengajak masyarakat, pemuda, aktivis, organisasi kemasyarakatan dan insan pers di Kabupaten Muara Enim untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif sembari terus mengawal penggunaan anggaran daerah secara transparan.

“Kalau ada persoalan, mari kita buka datanya, lakukan klarifikasi dan tempuh jalur hukum. Kami tidak anti-kritik, tetapi jangan sampai Kabupaten Muara Enim menjadi arena pertarungan opini tanpa dasar yang jelas,” pungkas Azuar Anas.

LP:Tim jurnalis