Diduga Tak Mampu Berantas Pekat Kabid gakda disinyalir tak bisa bekerja, hanya Nerima gaji & tunjangan, bupati diminta Ganti Kabid gakda satpol PP kab.kampar

Juli 5, 2026 selidik kasus Daerah 0

Kampar – semakin menjamur dan maraknya lokalisasi hiburan malam di kabupaten Kampar membuat sejumlah masyarakat mempertanyakan kinerja Kabid gakda kabupaten Kampar Yanng mana Diduga Kabid gakda Tak Mampu Berantas Pekat dan disinyalir tak bisa bekerja, hanya Nerima gaji & tunjangan, bupati diminta Ganti Kabid gakda satpol PP kab.kampar.

Wakil ketua gerakan masyarakat Nusantara Raya DPD provinsi Riau sangat menyayangkan semakin maraknya lokalisasi hiburan malam di daerah kecamatan Bangkinang yang mana jadi kecamatan kabupaten Kampar, tepatnya lokalisasi tersebut berada di daerah Bangkinang sebrang SP 2 dan SP 3.

Tiga orang Datuk Di Kab.kampar menyayangkan semakin marak lokalisasi hiburan malam di desa bukit payung & sukamulya

Dalam hal ini kami mempertanyakan propesionalisme cara kerja dan pengaturan Kabid gakda satpol pp kabupaten Kampar. Yang mana juga diduga saat jadi camat tidak memiliki prestasi yang membanggakan, kita setelah di satpol PP terlampau lamban dalam bekerja.

Harapan kami dari gerakan masyarakat Nusantara Raya DPD Provinsi Riau menitan agar bupati Kampar dan wakil bupati Kampar segera mengevaluasi dan mengganti Kabid gakda satpol PP kabupaten Kampar. Agar lokalisasi di sekitaran kota kabupaten bisa bebas dari penyakit masyarakat.

Jumlah Pembaca: 168

“Undang-Undang Dasar Tahun 1945 PASAL 28 Huruf “F” Dijelaskan Bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi Dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi Dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelolah Dan menyampaikan informasi Dengan menggunakan Segala Jenis Saluran yang tersedia.

“Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1999 BAB II PASAL 3 Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat
“(1)Dalam hal masyarakat bermaksud mencari atau memperoleh informasi tentang penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, maka yang berkepentingan berhak menanyakan kepada atau memperoleh dan instansi atau lembaga yang terkait.
“(2) Hak untuk mencari atau memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS BAB 1 Pasal 1 angka 1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.

Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang PERS “BAB ll (PASAL 2) “Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan Rakyat yang berarsas kan prinsip-prinsip Demokrasi, keadilan, Dan Supremasi Hukum.

Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang PERS BAB ll (PASAL 3 Angka 1) “PERS nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS BAB II PASAL 4. Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban Dan Peranan PERS “(1).Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
“(2).Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
“(3).Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
“(4).Dalam mempertanggung jawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.