Pagar SD 14 Ambruk Tanpa Pondasi, Wartawan Konfirmasi Pihak Terkait Banyak yang Bungkam

MUARA ENIM selidikkasus.com – Fakta mengejutkan kembali terungkap saat peninjauan ulang lokasi proyek pembangunan pagar SD Negeri 14 di Desa Karya Nyata, Kecamatan Semende Darat Laut (SDL), Kabupaten Muara Enim Sabtu (09/05/2026).

Keruntuhan bangunan yang dibiayai uang negara ternyata disebabkan mutu pekerjaan yang sangat rendah dan jauh dari standar teknis.

Awak media meninjau langsung proses perbaikan yang baru dimulai dan mewawancarai tenaga tukang yang menangani perbaikan tersebut.

Dengan tegas tukang menjelaskan alasan mengapa bangunan tersebut sangat wajar jika runtuh.

“Penyebab utama ambruknya sangat jelas: pertama, tidak ada pondasi sama sekali.

Kedua, kalau pun ada, hanya disusun satu batu bata saja sehingga tidak memiliki kekuatan menahan beban, jelas tukang di hadapan Kepala Sekolah.

Lebih lanjut tukang menjelaskan, agar pagar bisa kokoh dan bertahan lama, syarat teknis wajib dipenuhi yaitu:
✅ Tiang pagar harus menggunakan cakar ayam sebagai penyangga kuat
✅ Kedalaman galian pondasi harus cukup dalam sesuai standar tanah
✅ Dibuatkan saluran peresapan air (pipa paralon) di setiap titik rawan agar air hujan tidak menumpuk merusak struktur.

“Kalau mau awet dan aman, harus dibongkar total dan dikerjakan ulang sesuai standar, tidak cukup hanya menambal bagian yang jatuh saja,” tambahnya.

Terkait dugaan keterlibatan dan tanggung jawab pekerjaan ini, awak media telah berupaya meminta keterangan melalui pesan WhatsApp kepada pihak-pihak terkait:

✅ Nasir (Anggota DPRD Fraksi Gerindra) – Nomor 0813 77xx xxxx
Menanggapi pesan, beliau membenarkan keterlibatannya namun belum memberikan penjelasan rinci apakah perbaikan akan dilakukan menyeluruh atau hanya bagian yang rusak saja.

❌ Sarif – Nomor 0853 67xx xxxx
Pesan terkirim namun hingga berita ini diturunkan tidak ada jawaban sama sekali.

❌ ABHi (Pejabat Dinas Pendidikan) – Nomor 0812 2 70xxxx
Jawab dengan singkat.
Coba hubungi PPK nya.ucap nya

Kejanggalan makin terasa karena data proyek ini tidak ditemukan di sistem LPSE, padahal anggaran bersumber dari kas negara.

Masyarakat kini menuntut Kejaksaan dan Inspektorat Daerah menelusuri siapa yang bertanggung jawab atas pekerjaan asal jadi ini.

Uang rakyat harus berbalas fasilitas yang berkualitas, bukan bangunan yang sekali jadi langsung runtuh.(Tim)