Aset Peninggalan dan Wakaf Semende Dipertanyakan, Masyarakat Minta Wakil Rakyat Turun Tangan

MUARA ENIM selidikkasus.com– Masyarakat Semende Raya diminta tidak tinggal diam menyikapi persoalan pengelolaan aset peninggalan dan wakaf yang disebut-sebut diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat Semende.

Persoalan muncul ketika status kepemilikan, pengelolaan, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap sejumlah aset tersebut dinilai belum memiliki kejelasan yang dapat diketahui secara terbuka oleh masyarakat.

Tim media yang berupaya menggali informasi mengenai pengelolaan aset tersebut juga menemukan adanya saling lempar tanggung jawab di antara pihak-pihak yang disebut berkaitan dengan kepengurusan aset. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat: siapa sebenarnya yang bertanggung jawab, siapa yang mengelola, dan untuk kepentingan siapa aset tersebut dimanfaatkan?

Masyarakat menilai, apabila benar aset tersebut merupakan peninggalan atau wakaf para pendahulu yang diperuntukkan bagi kepentingan orang banyak, maka pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bukan sebaliknya, aset yang menyangkut kepentingan masyarakat luas justru menimbulkan kesan hanya dapat dimanfaatkan oleh segelintir pihak. Namun, hal tersebut masih merupakan dugaan dan perlu dibuktikan melalui data, dokumen kepemilikan, serta keterangan dari seluruh pihak terkait.

“Jangan sampai aset yang diwariskan para pendahulu untuk kepentingan masyarakat justru tidak jelas siapa yang menguasai dan siapa yang bertanggung jawab,” demikian keresahan yang berkembang di tengah masyarakat.

Masyarakat Semende Raya juga meminta wakil rakyat, khususnya anggota DPR yang memiliki keterkaitan dan mandat untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Semende, agar tidak hanya diam. Persoalan ini dinilai layak mendapat perhatian serius, terutama menyangkut aset yang diklaim memiliki nilai sejarah dan kepentingan masyarakat banyak.

Wakil rakyat diharapkan dapat menjalankan fungsi representasi dengan meminta kejelasan status aset, menelusuri sejarah kepemilikan, memeriksa legalitas pengelolaan, serta mendorong keterbukaan mengenai pemanfaatan dan hasil pengelolaannya.

Masyarakat tidak meminta lebih. Mereka hanya menginginkan kejelasan, keterbukaan, dan kepastian bahwa aset peninggalan para pendahulu benar-benar digunakan sesuai tujuan awalnya dan tidak dikuasai untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Jika memang seluruh pengelolaan telah sesuai aturan dan memiliki dasar hukum yang jelas, maka keterbukaan kepada masyarakat seharusnya tidak menjadi persoalan.

Kini bola berada di tangan para pengurus aset dan wakil rakyat. Masyarakat menunggu penjelasan, bukan saling lempar tanggung jawab.

Jangan biarkan aset yang lahir dari perjuangan para pendahulu menjadi kabur sejarahnya dan tidak jelas masa depannya.(Tim)