Warga Keluhkan Praktek Bidan Tanpa Izin di Semende, Plt Pimpinan Puskesmas: Sudah Ditegur & Akan Dikirim Surat Resmi

Muara Enim(selidikkaus.com)Minggu 31 mei 2026
Bukan Bidan Desa, Praktik Pelayanan Kesehatan di Semende Jadi Sorotan Warga Aktivitas pelayanan kesehatan yang diduga dilakukan tanpa izin resmi oleh seorang bidan di Kecamatan Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, menjadi sorotan dan keluhan warga. Masyarakat meminta instansi terkait segera mengambil langkah tegas demi menjamin keamanan dan keselamatan pasien.

Kepala Desa setempat, M. Taris, membenarkan adanya aktivitas praktik pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Menurutnya, pemerintah desa telah beberapa kali melakukan pemanggilan dan klarifikasi terkait legalitas praktik yang dijalankan.

“Kami sudah memanggil yang bersangkutan sebanyak tiga kali. Saat ditanya mengenai izin praktiknya, jawabannya selalu sama, yakni masih dalam proses pengurusan. Namun praktik pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” ujar M. Taris, Minggu (31/5/2026).

Ia menjelaskan bahwa pemerintah desa telah melaporkan persoalan tersebut kepada pihak terkait, termasuk Dinas Kesehatan dan Puskesmas Sri Tanjung, agar dilakukan pembinaan dan penindakan sesuai kewenangan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemerintah desa, yang bersangkutan diketahui bukan merupakan bidan desa yang bertugas di wilayah Kecamatan Semende Darat Tengah. Ia juga tidak tercatat sebagai tenaga kesehatan yang ditempatkan oleh pemerintah pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah desa setempat.

“Kami sudah menyampaikan laporan kepada pihak terkait. Bahkan petugas dari Puskesmas juga sudah beberapa kali turun ke lokasi. Harapan kami ada tindak lanjut yang jelas agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai aturan,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan Puskesmas Sri Tanjung, Rey Karunia Alena, membenarkan bahwa pihaknya telah beberapa kali mendatangi lokasi praktik untuk memberikan pembinaan dan peneguran.
“Tim dari Puskesmas sudah turun langsung ke lokasi dan memberikan peneguran. Kami sudah menyampaikan bahwa tidak boleh berpraktik apabila belum memiliki izin resmi. Untuk tindak lanjutnya, pada hari Senin kami akan melayangkan surat teguran resmi kepada yang bersangkutan,” tegas Rey.

Menurut Rey, setiap tenaga kesehatan wajib memiliki izin praktik sebelum memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kewenangan bidan juga telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.
“Harus dipahami bahwa kewenangan bidan berfokus pada pelayanan kesehatan ibu, persalinan, bayi, dan keluarga berencana. Pelayanan kesehatan umum harus dilakukan sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku,” jelasnya.

Saat dikonfirmasi, pihak yang bersangkutan membantah telah membuka praktik pelayanan kesehatan umum. Ia mengaku hanya memberikan pertolongan kepada keluarga dan orang-orang terdekat, bukan melayani pasien dari masyarakat luas.

Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, terdapat warga yang mengaku pernah menerima pelayanan kesehatan dari yang bersangkutan. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat terkait legalitas dan keamanan pelayanan yang diberikan.

Praktik tenaga kesehatan di Indonesia diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, termasuk kewajiban memiliki izin praktik yang sah sebelum memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Aturan tersebut bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Masyarakat berharap instansi terkait segera melakukan verifikasi serta penindakan sesuai ketentuan yang berlaku agar seluruh pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga berjalan sesuai standar dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait masih melakukan tindak lanjut terhadap laporan dan keluhan yang disampaikan masyarakat.

LP:tim media (selidikkasus.com)