MUARA ENIM selidikkasus.com– Fenomena aneh terjadi terkait kasus keruntuhan tembok pagar SD Negeri 14 Desa Karya Nyata, Kecamatan Semende Darat Laut. Ketika dikonfirmasi awak media, Bupati Muara Enim masih memberikan respon, namun anehnya pihak dinas terkait justru tutup mulut, begitu juga dengan oknum anggota dewan yang diduga kuat memegang kendali proyek tersebut.
Yang lebih mencurigakan, saat dilakukan penelusuran di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Muara Enim, data mengenai pekerjaan pembangunan pagar sekolah ini sama sekali tidak ditemukan. Padahal, setiap proyek pemerintah wajib tercatat dan dipublikasikan secara transparan di sistem tersebut.
Saat dikonfirmasi terkait kondisi proyek yang kualitasnya asal jadi hingga akhirnya roboh, Bupati Muara Enim menjawab singkat meminta untuk menghubungi instansi teknis.
“Silahkan hubungi dinas terkait,” ujar Bupati.
Namun, ketika tim media mencoba mendatangi dan mengonfirmasi pihak dinas terkait berinisial AB, respon yang didapatkan justru kebalikannya.
Pihak dinas tersebut sama sekali tidak menjawab dan tidak memberikan respon apa pun, seolah tidak peduli meski proyek yang menjadi tanggung jawabnya telah ambruk dan merugikan negara.
Keanehan semakin terlihat, karena proyek pembangunan tersebut diketahui merupakan kewenangan penuh dari Dinas Pendidikan. Ironisnya, pejabat dinas justru bersikap acuh tak acuh dan memilih diam seribu bahasa, berbeda dengan Bupati yang masih merespons.
Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri 14, Bahri Zaman, S.Pd, saat dikonfirmasi mengaku bahwa pembangunan tersebut memang murni berasal dari anggaran Dinas Pendidikan dan pihak sekolah hanya menerima hasilnya.
“Bangunan tersebut dari Dinas Pendidikan,” tegas Bahri Zaman.
Di sisi lain, dugaan kuat menyebutkan bahwa proyek tersebut merupakan pengusulan atau pokir dari salah satu anggota DPRD Muara Enim berinisial NR dari Fraksi Gerindra.
Namun, ketika dikonfirmasi terkait keterlibatannya maupun kualitas pekerjaan, politisi tersebut juga tidak memberikan jawaban apa-apa dan memilih membungkam.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber terpercaya, proyek tersebut diduga kuat dikuasai oleh anggota dewan tersebut dan dikerjakan oleh pihak ketiga berinisial SR.
Masyarakat kini mempertanyakan peran dan fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Muara Enim maupun Inspektorat Daerah.
Publik menuntut agar penegakan hukum dan pengawasan dilakukan tanpa pandang bulu, tidak membeda-bedakan orang, dan bertindak tegas terhadap siapa pun yang terbukti lalai atau melakukan penyimpangan.
Warga menegaskan, dalam pembangunan infrastruktur pendidikan tidak boleh hanya mencari keuntungan semata tanpa memperdulikan kualitas.
Keruntuhan tembok ini menjadi bukti nyata bahwa selama ini pengawasan lemah dan ada oknum yang bermain-main dengan uang negara demi keuntungan pribadi.
“Jangan keuntungan saja yang dicari, kualitas jelas warga lihat sekarang hasilnya ambruk. Kejaksaan dan Inspektorat jangan pandang bulu, bertindaklah adil,” pungkas warga.(Tim Media)
Leave a Reply