Jakarta,selidikkasus.com
Diarea lahan milik Departemen Dalam Negeri beberapa tahun ini telah dikuasai oleh beberapa oknum warga,baik itu lahan kosong maupun lahan yang sdudah ada bangunannya.
Lahan milik DDM tersebut terletak di Kelurahan Harja Mukti Rt 005/009 Cimanggis Depok,dan yang berupaya menguasai lahan tersebut bukanlah warga sekitar tapi warga diluar Rt 005/009.
Kepada wartawan selidikkasus.com,Roberth Rouw salah seorang pemilik syah lahan tersebut memaparkan bahwa delapan kavling yang diduduki oknum tersebut adalah milik warga.
“Lahan itu adalah milik warga sini,dan warga pemilik lahanbtersebut adalah tergabung dalam paguyuban pemilik kavling DDN yang memperoleh tanah tersebut secara syah dengan bukti adanya SHM yang dikeluarkan BPN dan setiap tahunnya membayar pajak” ujar Roberth.
“Para pemilik kavling yang sah berupaya untuk menguasai kavlingnya lagi dari para penyerobot tersebut,kami telah mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Polres Depok pada tanggal 10 oktober lalu,agar pengambilan lahan tersebut tidak terjafi bentrok dengan yang menempati lahan kami tersebut” papar Roberth.
Diketahui awal mula diketahuinya lahan kavling milik warga dikuasai sekelompok oknum tersebu dari terpasangnya baliho rencana pembangunan masjid pangeran ahmad boloson diarea kavling milik Roberth Rouw dengan no kavling 240,dan rencana pembangunan mesjid tersebut tanpa diketahui Rt/Rw setempat juga pemilik kavling yang sah,sementara di tempat tersebut sudah beberapa tahun berdiri sebuah mesjid yang bernama Masjid Nur Amaliyah yang digunakan warga sekitar untuk tempat beribadah.
Sangat disayangkan kelompok penyerobot lahan kavling tersebut justru mengalihkan permasalahan kepemilikan tanah menjadi masalah SARA dan bahkan menuntut Kapolres juga Kasat Reskrim untuk dicopoy dari jabatannya dengan alasan melanggar HAM.
“Kami atas nama seluryh warga Paguyuban Pemilik Kavling DDN menyatakan mendukung langkah Kapolres dan jajarannya yang dengan tegas memberikan perlindungan hukum kepada para pemilik syah kavling tersebut,kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolres dan Jajarannya atas pengamanan kepada kami yang berusaha mengambil kembali kavling hak kami dari darinpara penyerobot tersebut”kata Roberth.
“Kami sangat apresiasi kepada Kapolres Depok dan jajarannya yang senantiasa meningkatkan keamnan dan ketertiban di wilayah hukum Kota Depok.
Tudingan pelanggaran HAM terhadap Kapolres Depok dan Jajarannya itu merupakan tudingan tanpa legitimasi,justru sebaliknya merekalah yang menyerobot hak orang yang melanggar HAM” imbuhnya.
“Pembelokan issue menjadi issue sara dalam kasus penyerobatan lahan kavling ini yang dilakukan para penyerobot sangat mengganggu satbilitasi dan kondisi sosial yang selam ini berjalan harmonis dan kondusif,dan kami mohon perlindungan hukum darai kepolisian karena dilain waktu mungkin saja hal seperti ini akanterulang kembali yang dilakukan oleh oknum oknum tersebut”pungkasnya.
(Lp Tim selidikkasus.com Jakarta)