Jakarta,selidikkasus.com -Berbagai kebijakan pemerintah tentang pendidikan di Indonesia seakan menjadi momok asal jeplok yang membuat warga jenuh akan segala kebijakan itu.
Terutama dibidang pendidikan yang sangat fital,pasalnya kebijakan yang dibuat pemerintah tidaklah mengukur dampak positif dan negatifnya bagi warga terutama warga Jakarta,hal ini membuat kepercayaan warga terhadap pemerintah terutama Mendikbud dan jajaranya hilang musnah akibat kebijakan zona usia yang digelar terutama di DKI Jakarta.
Hampir semua orang tua calon siswa baru mengeluhkan karna anaknya tidak bisa masuk sekolah negeri hanya karna uasia yang kurang beberapa bulan saja,dan hampir semua Media pemberitaan baik itu Media Elektronic,Media Cetak,maupun Media Online menaikan berita tentang kebijakn PPDB tersebut,namun nampaknya pihak pemerintah tak bergeming seakan merekalah yang berkuasa dan berhak ambil keputusan dan warga wajib mengikutinya,tak sadar sesungguhnya warga lah yang memilih mereka hingga mereka duduk dikursi empuk saat ini.
Seperti yang dituturkan Suhardi Warga Jakarta Pusat kepada selidikkasus.com,selasa 7/7,kepercayaan kami pada pemerintah terutama pada Mendikbud sudah mencapai ambang limit.
“Kami sangat kecewa pada pemerintah,mereka tidak berfikir tanpa suara rakyat mereka tak akan pernah duduk dikursi empuk,seharusnya mereka berfikir bagaimana caranya untuk mencerdaskan anak bangsa,bukan menghambat anak bangsa untuk cerdas,kalau masuk sekolah harus nunggu tua seperti masuk SMA harus nunggu 21 tahun yah lebih baik nikah saja ga usah sekolah,intinya kebijakan pemerintah terutama di bidang pendidikan ini keblinger,inilah salah satu resiko kalau mengangkat pejabat tanpa sesuai dengan besicnya,yang akhirnya membuat kepercayaan warga atau rakyat hilang terhadap pemerintahnya” papar Suhardi.
“Pemerintah tidak mau mendengar jeritan hati rakyat kecil,mereka sok kuasa hingga seenaknya mengambil kebijakan tanpa mengukur untung rugi dan dampak negatif atau positif bagi warga,kalau mereka jadi kami,saya yakin merekapun akan menjerit” katanya.
Hal serupapun disampaikan Rohmat warga Jakarta selatan,pemerintah ini akan membuat anak anak kami bodoh bukan berusaha mencerdaskan anak anak kami.
“Tujuan pemerintah atau mendikbud mungkin untuk membodohkan generasi penerus bangsa,padahal seharusnya untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa,kenapa sih orang seperti itu kok diangkat jadi pejabat,padahal orang orang pintar yang bisa jadi panutan yang sesuai dengan basicnya di indonesia ini sangat berlimpah,akhirnya sekarang anak anak yang pintar mau sekolah di sekolah negeri aja harus menunda tahun depan dengan alasan usia kurang satu bulan,etiskah itu? adilkah itu? ini sebetulnyabyang bodoh itu jamannya atau pejabatnya?” tanya Rohmat.
Saat akan dikonformasi para awak media,Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta belum bersedia memberikan klarifikasi tentang hal zona usia ini,hingga berita ini diturunkan awak media kesulitan menemui pejabat Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.
(Gun’s/Kaperwil Jakarta)