Jombang (Selidik Kasus com)-Kabupaten Jombang Jawa Timur, berencana menertipkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait persiapan New Normal.
“Kita akan persiapkan sebuah peraturan Bupati Jombang yang intinya mengatur keseluruan sektor ekonomi dan pendidikan pesantren,” kata Wakil Bupati Jombang, sabtu (30/5/2020).
Menurut Wakil Bupati, draf Perbup saat ini sedang di persipakan secara matang dan dalam waktu dekat akan dibahas bersama DPRD Jombang.
Ia juga menambahkan, pihaknya juga terbuka atas saran dan kritik dari berbagai kalangan demi Perbup yang terbaik buat masyarakat Kabupaten Jombang.
“Hari selasa akan kami sampaikan ke DPRD untuk di lakukan serap aspirasi dan kita diskusikan dengan stekehorder,” tambahnya.
Baginya, fakta ini membuat pemerintah tak mudah melakukan New Normal di Jombang terutama di wilayah Pesantren.
“Kami sudah lakukan simulasi-simulasi kecil baik dengan diknas kesehatan, rumah sakit dan gugus tugas. Bagaimana kita bisa mengcover proses pesantren agar berjalan,” ujarnya.
Pemkab Jombang sendiri menurut Wakil Bupati Sumramba melakukan Refocusing anggaran awal Rp. 84 miliar lalu ditambah Rp. 140 miliar.Dengan anggaran segitu, pihanya masih mengkaji bagaimana kalau santri yang kembali ke pesantren dilakukan rapid test atau Polymerase Chain Reaction (PCR) dengan biaya di tanggung oleh pemerintah.
“Perkiraannya bagi 40-50 santri untuk rapid test membutuhkan Rp. 10 miliar. Ada hal lebih mudah yaitu PCR. Saya membutuhkan masukan banyak untuk masalah perbup ini,” bebernya.
Sementata lain pihak Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi mengatakan pihaknya sudah mengirip surat ke Pemkab Jombang terkait menghadapi New Normal bulan depan.
“Kami pimpinan DPRD Jombang sudah menyampaikan ke Bupati melaui surat untuk bersiap-siap menghadapi New Normal. Di Kabupaten Jombang ada ratusan pesantren dan puluhan ribu para santri,” kata Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi.
Dengan harapan biar tak, tidak kaget dan sudah mempersiapkan sesui prosedur yaitu tes suhu, rapid tes dan prosedur bagaimana menjaga jarak di pesantren.
“Kalau terjadi klaster Jombang maka Indonesia akan hancur.
Pemerintah Pusat sudah membuat gambaran menghadapi New Normal yang akan datang, tapi apakah sama dengan pelaksanaannya di daerah,” tutupnya dari Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi (lp.Us/har).